Bila dalam rapat pleno, Carrel diikutsertakan, tim kuasa hukum BW tak akan segan untuk melaporkan pula adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan olehnya, sebut Fickar.
“Kalau nanti rapat si Carrel Ticualu itu ikut, itu artinya putusannya menjadi bias. Ada kepentingan yang melekat di situ. Nggak boleh sebenarnya dia menunggangi jabatannya di Komisi Pengawas kemudian dia ikut rapat memutuskan pelaporan dia sendiri. Jadi tidak mustahil kita melaporkan dia secara etika juga,” jelas Fickar.
Sebagai informasi, panel yang dibentuk Komisi Pengawas Advokat PERADI untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terdiri dari Timbang Pangaribuan, Said Damanik, dan Srimiguna.
Melalui sambungan telepon, Timbang membenarkan Carrel sebagai anggota Komisi Pengawas Advokat. Direktur Eksekutif Komisi Pengawas Advokat PERADI itu juga menyadari bahwa akan muncul konflik kepentingan bila Carrel masuk ke dalam panel. Makanya, kata Timbang, yang dipilih sebagai panel dalam kasus ini adalah Said Damanik dan Srimiguna.
“Pak Carrel kan nggak masuk panel ya. Karena kita tahu (Carrel kuasa hukum Sugianto, red), jadi dia nggak dimasukkan ke dalam panel,” tutur Timbang.
Timbang meyakinkan tidak akan ada keberpihakan ketika memutuskan rekomendasi apa yang nantinya akan dikeluarkan setelah selesai proses pemeriksaan rapat pleno. “Pemeriksaan hanya dilakukan tiga orang, jadi itu netral ya. Tidak berpihak. Yang tiga itu lah nanti yang diuji dalam sidang pleno,” sebutnya.
Hingga saat ini, pemeriksaan BW masih menunggu keterangan dari Bupati Kotawaringan Barat Ujang Iskandar, klien BW saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.
“Rencana pemeriksaan bupati hari Rabu (4 Maret 2015), kalau tidak ada ya kita lanjutkan dengan pleno. (Kalau begitu) yang rugi ya si BW lah nanti,” ujar Timbang.
Untuk sementara, Timbang menyampaikan belum bisa berkomentar banyak soal hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan. Ia hanya dapat berkomentar Polri terlalu ceroboh dalam menetapkan BW sebagai tersangka. Menurutnya polisi seharusnya memanggil advokat dengan kompetensi sebagai saksi ahli terlebih dulu untuk mengetahui sejauh mana advokat, dalam menjalankan tugas dan profesinya, boleh membriefing saksi.
Lebih jauh ia mengatakan, “kalau dari rekamannya, saya lihat semua itu pertanyaan dari hakim di MK, tidak ada pertanyaan dari pihak (BW, red). Jadi pihak tidak pernah bikin pertanyaan. Hakim panel MK itu yang bertanya, bagaimana itu skenarionya bisa terjadi?”