Ke depan, Sofyan akan membuat BUMN lebih lebih kompetitif, menjadi benchmark, efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Ia juga berjanji akan memperbaiki renumerasi di lingkungan BUMN. Namun, dengan perbaikan renumerasi itu, maka sistem penghargaan dan penegakan kepada pegawai, direksi BUMN juga akan diperketat. Misalnya yang terjadi belum lama ini. Sejumlah direksi BUMN dipecat lantaran kinerjanya tidak memuaskan.
Selama menjabat Meneg BUMN, Sofyan telah melakukan perombakan terhadap 125 perusahaan milik negara tersebut. Kabarnya, di tahun ini juga akan ada pergantian direksi di beberapa BUMN yang sudah tercatat di lantai bursa. Untuk perusahaan yang Tbk (terbuka, red), kan perlu persetujuan RUPS dulu, ujar Deputi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Kementerian Negara BUMN, Parikesit Suprapto, usai menghadiri pelantikan. Perombakan itu dilakukan guna meningkatkan kinerja BUMN-BUMN.
Targetnya Rp1.000 triliun
Dalam paparan kinerja BUMN sepanjang 2007, Sofyan mencatat total penjualan BUMN mencapai Rp820 triliun. Jumlah itu diprediksi akan terus bertambah di tahun 2008. Setidaknya, Sofyan meramalkan pada tahun tikus ini, total penjualan BUMN bisa mencapai Rp1.000 triliun. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya harga komoditas dan harga minyak pada tahun lalu.
Cemerlangnya prestasi BUMN di tahun babi api bisa dilihat dari beberapa indikator. Misalnya, peningkatan laba sebelum pajak mencapai Rp95 triliun-Rp105 triliun pada akhir 2007. Angka ini naik 45 persen dari posisi 2006 yang jumlahnya Rp72,44 triliun. Sofyan-pun optimis, pencapaian laba tahun ini bisa tumbuh sekitar Rp10 triliun, dibanding tahun lalu.
Namun, di lantai bursa, prestasi BUMN justru mengalami kemunduran. Total kapitalisasi pasar dari 14 BUMN terbuka per 14 Desember 2007 mencapai Rp161,32 triliun atau 32,22% dari total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jika dibanding tahun 2006 nilai ini relatif turun. Tahun 2006, kapitalisasi pasar 14 BUMN sebesar Rp493 triliun dari total kapitalisasi pasar sekitar 360 perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) saat itu.
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan swasta yang melakukan pencatatan saham di bursa (initial public offering/IPO). Sepanjang tahun ini tercatat 24 perusahaan melakukan IPO atau meningkat 100 persen dibanding 2006 yang hanya 12 perusahaan.
Penurunan juga terjadi pada setoran dividen BUMN. Penuruan ini seiring dengan privatisasi yang dilakukan oleh BUMN. Untuk 2007 setoran dividen BUMN Rp23,8 triliun. Di 2008 angkanya diharapkan turun menjadi Rp23,4 triliun. Sofyan berharap, setoran dividen BUMN akan terus berkurang sehingga BUMN dapat lebih berkembang sebagai salah satu penggerak ekonomi. Privatisasi BUMN tidak diperuntukkan untuk APBN melainkan untuk mendukung ekspansi BUMN itu sendiri, ujarnya, saat memberikan keterangan pers, di penghujung tahun lalu.
Guna meningkatkan kinerja BUMN, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Sofyan A. Djalil, Selasa (15/1), melantik 24 direksi dan 13 dewan komisaris/pengawas dari 13 BUMN. Belum lama ini, Sofyan yang pernah menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, juga melantik direksi dan dewan komisaris pada 9 BUMN.
Ketigabelas perusahaan pelat merah yang memiliki pimpinan baru itu antara lain PT ASDP Indonesia Ferry, Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT Sarinah, PT Pos Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pindad, PT Penerbitan Percetakan Balai Pustaka, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Jiwasraya. Lalu, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Taspen, PT Askes, dan PT Dirgantara Indonesia.
Sementara 9 direksi dan dewan komisaris yang sudah dilantik antara lain: Perum LKBN Antara, PT Hutama Karya, PT Bio Farma, PT Industri Sandang Nusantara, PT PAL Indonesia, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, PT Bank Tabungan Nasional. Selain itu, PT Pupuk Sriwijaya, PT Sang Hyang Seri, PT Karakatau Steel, dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
Diantara 9 direksi BUMN yang dilantik, terdapat 2 nama yang tidak asing lagi di ranah penegakan hukum di Indonesia. Keduanya adalah Taufiequrrachman Ruki dan Junino Jahja. Ruki – panggilan akrab Taufiequrahman Ruki – yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diangkat menjadi Komisaris Utama PT Karakatau Steel. Sedangkan Junino Jahja didaulat sebagai Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Junino sebelumnya menjabat Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.
Dalam pidatonya, Sofyan mengatakan BUMN rentan terhadap intervensi politik. Selain itu, kata dia, di masa lalu BUMN lebih diandalkan milik negara, ketimbang badan usaha. Akibatnya, BUMN menjadi tidak bisa bergerak leluasa dan tidak berkembang. Pengalaman itu, menjadi pelajaran penting bagi BUMN. Oleh karena itu, lanjut Sofyan, saat ini pihaknya lebih mengarahkan BUMN sebagai badan usaha. Milik negaranya itu karena mayoitas sahamnya dimiliki negara, ujarnya saat pelantikan direksi dan komisaris BUMN, di kantor Kementerian Negara BUMN, Gedung Garuda, Jakarta.