“Lalu, dilakukan pemanggilan RUPS kedua yang dilaksanakan pada 15 November 2012. Tetapi, kembali tak mencapai kourum karena hanya dihadiri 139 orang,” kata Nofrialdi.
Selanjutnya, melalui penetapan pengadilan No.03/Pdt.P/RUPS/2012/PN Jkt Tim tanggal 11 Desember 2012 ditetapkan kuorum RUPS ketiga adalah seperempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS disetujui dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Hal ini sesuai Pasal 86 ayat (5) UUPT yang memberi kewenangan pengadilan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.
Akhirnya, Metromini kembali menggelar RUPS ketiga pada 23 Februari 2013 dengan peserta yang hadir sejumlah 329 orang, sehingga telah memenuhi kuorum. Hasilnya, RUPS ketiga ini menetapkan dewan direksi dan dewan komisaris Metromini periode 2013-2018. Lalu, hasil ini dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Metromini No. 09 tanggal 22 Mei 2013. Namun, saat didaftarkan ke Kemenkumham ternyata akses tentang RUPS terblokir. Lalu, dilakukan pembukaan blokir akses pada 14 Maret 2013.
“Namun akses data hasil RUPS PT Metromini tersebut diblokir kembali oleh pihak terkait. Akibatnya, pengesahan RUPS tidak dapat disahkan Menkumham karena terbentur Pasal 86 ayat (9) UU PT yang membatasi jangka waktu RUPS kedua dan ketiga waktu paling cepat 10 hari dan 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk itu, Metromini meminta MK menyatakan Pasal 86 ayat (9) UUPT tidak menjadikan batal hasil RUPSLB Metromini 23 Februari 2013. Pemohon juga meminta MK membatalkan Pasal 86 ayat (9) UUPT khususnya frasa “RUPS yang kedua dengan yang ketiga dengan waktu paling cepat 10 dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”
“Karenanya, RUPSLB itu harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” harapnya.
Kasus konkrit
Menanggapi permohonan, anggota panel hakim Patrialis Akbar menilai permohonan ini lebih mengarah ke penerapan kasus konkrit. Sebab, pemohon lebih mempersoalkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM yang merupakan wewenang pengadilan lain. “Ini bukan kewenangan MK, MK hanya menguji konstitusionalitas norma. Ini tolong elaborasi lebih jauh lagi,” kata Patrialis.
Panel lainnya, Arief Hidayat menilai permohonan belum memenuhi sistematika permohonan yang lazim di MK, seperti adanya legal standing, kewenangan MK, alasan-alasan permohonan, dan petitum. “Permohonan ini belum sempurna, tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan bisa dikatakan permohonan ini kabur, ini harus diperbaiki,” pinta Arief.
Permohonan juga belum menguraikan secara jelas objek permohonan ini yang diuraikan dalam posita terkait alasan permohonan. “Saudara belum mengurai pertentangan pasal yang diuji dengan pasal UUD 1945, pasal UUD 1945 yang mana atau ayat mana tidak dijelaskan? “Ini mempersulit dan membuat bingung MK, maksud permintaan pemohon itu apa?
Harjono mengingatkan jika permohon minta membatalkan ketentuan jangka waktu itu akan terjadi kekosongan hukum berapa lama jangka waktu RUPS kedua dan ketiga. “Ini mesti Saudara pikirkan, bisa saja Saudara minta konstitusional bersyarat pasal itu,” sarannya.
