Kesemrawutan pengelolaan metromini di Jakarta sering dihubungkan dengan perpecahan pengurus perusahaan, PT Metromini. Pengurus pecah dalam rapat pemegang saham. Kisruh pemegang saham perseroan itu rupanya berbuntut panjang, bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi.
Gara-gara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan dinyatakan tidak sah, seorang pengurus PT Metromini mengajukan judicial review UU No. 40 Tahun 2007 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Nofrialdi, yang mewakili pengurus Metromini, yang ‘menggugat’ Pasal 86 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tersebut.
Ihwal yang membuat Nofrialdi merasa hak konstitusionalnya dirugikan adalah aturan pelaksanaan RUPS. “Ketentuan jangka waktu pelaksanaan RUPS kedua dan ketiga yang ditentukan 10 hingga 21 hari sangat merugikan pemohon,” kata Nofrialdi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (29/10). Sidang dipimpin hakim konstitusi Harjono didampingi Arief Hidayat dan Patrialis Akbar.
Pasal 86 ayat (7) UUPT menyebutkan, “Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.” Ayat (9) menyebutkan “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”
Nofrialdi, tercatat sebagai direktur utama PT Metromini, mengatakan ketentuan batasan waktu dalam UUPT membuat RUPSLB tanggal 23 Februari 2013 yang dilakukan pemohon menjadi batal. Hasil RUPSLB tidak dapat disahkan Menteri Hukum dan HAM karena pemohon dianggap terlambat melaksanakan RUPS ketiga. Sebab, jangka waktu RUPS kedua dan ketiga melewati 21 hari.
“Padahal keterlambatan itu bukan disengaja, tetapi lantaran pemohon mengajukan penetapan ke pengadilan yang diamanatkan Pasal 86 ayat (5) memakan waktu 26 hari. Jadi mustahil, jika pemohon bisa melaksanakan RUPS 21 hari seperti digariskan Pasal 86 ayat (9) itu,” katanya.
Nofrialdi mengklaim pelaksanaan RUPSLB PT Metromini tanggal 23 Februari 2013 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UUPT. Dia mengacu pada putusan Mahkamah Agung No. 2779 K/Pdt/2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 01/Pdt P/RUPS/2011/PN Jkt Timur tanggal 18 Mei 2011, memberi izin pemohon melaksanakan RUPSLB PT Metromini. Atas dasar itu, pemohon telah melaksanakan RUPS pertama pada 27 Oktober 2012, tetapi tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri 99 orang dari 1.360 orang pemegang saham.
“Lalu, dilakukan pemanggilan RUPS kedua yang dilaksanakan pada 15 November 2012. Tetapi, kembali tak mencapai kourum karena hanya dihadiri 139 orang,” kata Nofrialdi.
Selanjutnya, melalui penetapan pengadilan No.03/Pdt.P/RUPS/2012/PN Jkt Tim tanggal 11 Desember 2012 ditetapkan kuorum RUPS ketiga adalah seperempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS disetujui dua per tiga dari jumlah anggota yang hadir. Hal ini sesuai Pasal 86 ayat (5) UUPT yang memberi kewenangan pengadilan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.
Akhirnya, Metromini kembali menggelar RUPS ketiga pada 23 Februari 2013 dengan peserta yang hadir sejumlah 329 orang, sehingga telah memenuhi kuorum. Hasilnya, RUPS ketiga ini menetapkan dewan direksi dan dewan komisaris Metromini periode 2013-2018. Lalu, hasil ini dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat PT Metromini No. 09 tanggal 22 Mei 2013. Namun, saat didaftarkan ke Kemenkumham ternyata akses tentang RUPS terblokir. Lalu, dilakukan pembukaan blokir akses pada 14 Maret 2013.
“Namun akses data hasil RUPS PT Metromini tersebut diblokir kembali oleh pihak terkait. Akibatnya, pengesahan RUPS tidak dapat disahkan Menkumham karena terbentur Pasal 86 ayat (9) UU PT yang membatasi jangka waktu RUPS kedua dan ketiga waktu paling cepat 10 hari dan 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilaksanakan,” jelasnya.
Untuk itu, Metromini meminta MK menyatakan Pasal 86 ayat (9) UUPT tidak menjadikan batal hasil RUPSLB Metromini 23 Februari 2013. Pemohon juga meminta MK membatalkan Pasal 86 ayat (9) UUPT khususnya frasa “RUPS yang kedua dengan yang ketiga dengan waktu paling cepat 10 dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.”
“Karenanya, RUPSLB itu harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” harapnya.
Kasus konkrit
Menanggapi permohonan, anggota panel hakim Patrialis Akbar menilai permohonan ini lebih mengarah ke penerapan kasus konkrit. Sebab, pemohon lebih mempersoalkan pengesahan Menteri Hukum dan HAM yang merupakan wewenang pengadilan lain. “Ini bukan kewenangan MK, MK hanya menguji konstitusionalitas norma. Ini tolong elaborasi lebih jauh lagi,” kata Patrialis.
Panel lainnya, Arief Hidayat menilai permohonan belum memenuhi sistematika permohonan yang lazim di MK, seperti adanya legal standing, kewenangan MK, alasan-alasan permohonan, dan petitum. “Permohonan ini belum sempurna, tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum acara, dan bisa dikatakan permohonan ini kabur, ini harus diperbaiki,” pinta Arief.
Permohonan juga belum menguraikan secara jelas objek permohonan ini yang diuraikan dalam posita terkait alasan permohonan. “Saudara belum mengurai pertentangan pasal yang diuji dengan pasal UUD 1945, pasal UUD 1945 yang mana atau ayat mana tidak dijelaskan? “Ini mempersulit dan membuat bingung MK, maksud permintaan pemohon itu apa?
Harjono mengingatkan jika permohon minta membatalkan ketentuan jangka waktu itu akan terjadi kekosongan hukum berapa lama jangka waktu RUPS kedua dan ketiga. “Ini mesti Saudara pikirkan, bisa saja Saudara minta konstitusional bersyarat pasal itu,” sarannya.
