Yoga menerangkan pihaknya ingin lebih realistis dan tidak berlebihan dalam menerapkan aturan gijzeling terhadap penunggak pajak. Ia mengungkapkan sebelum dibuat aturan baru tersebut, penunggak pajak kerap diperlakukan kurang manusiawi. “Kami juga harus lebih realistis, dia (penunggak pajak) sudah habiskan hartanya untuk melunasi tunggakannya, masa harus di-gijzeling terus sampai 6 bulan (batas waktu maksimal). Sedangkan dia sudah tidak punya apa-apa lagi,” kata Yoga.
Berdasarkan aturan itu, Yoga menjelaskan gijzeling merupakan langkah terakhir DJP (ultimum remedium) dalam menarik pajak setelah melakukan tindakan persuasif seperti penyuratan resmi, namun tidak memiliki kemauan melunasinya. DJP juga melibatkan tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan penanggung pajak saat mengeksekusi penyanderaan.
Meski begitu, Yoga berharap penyelesaian tunggakan pajak dilakukan tanpa melalui proses penyanderaan. Upaya melunasi tunggakan pajak ini, para penanggung pajak juga dapat melunasi sekaligus tunggakannya atau pengangsuran dan penundaan utang pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
Dalam menarik pajak, kata Yoga, DJP diberi kewenangan untuk melakukan tindakan lain seperti pencegahan berpergian keluar negeri hingga penyitaan aset penunggak pajak. "Gijzeling jalan terakhir," katanya.
Harus berhati-hati
Pengamat perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengingatkan agar DJP tidak terburu-buru menyandera penunggak pajak. Ia menjelaskan untuk menyandera orang harus berhati-hati. “(Perhatikan) iktikad baik penunggak pajak, jangan sampai menimbulkan ketidakadilan,” ujar Yustinus.
Dia mengingatkan dalam penyenderaan, para petugas pajak harus bertindak secara manusiawi. Sebab, tak jarang menurutnya terdapat penanggung pajak yang sebenarnya tidak mengetahui perusahaannya memiliki tunggakan pajak. “Petugas pajak harus memenuhi unsur HAM (hak asasi manusia) dalam menyandera seseorang. Bahkan dalam beberapa itu mereka (penanggung pajak) tidak tahu perusahaannya punya hutang (pajak),” katanya.
Merujuk UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), pemerintah berkewenang menagih pajak melalui penerbitan surat seketika dan sekaligus surat paksa dan surat perintah penyitaan termasuk surat perintah penyanderaan. Dalam pasal 33 ayat (1), gijzeling berlaku bagi penunggak pajak dengan nilai sedikitnya Rp 100 juta dan memiliki aset untuk melunasinya. Masa penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.
