Penyanderaan juga dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis menteri atau gubernur kepala daerah tingkat I. Aturan mengenai penyanderaan juga diatur PP No 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Secara teknis juga tertuang Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan HAM No. M-02.UM.09.01 Tahun 2003, No 294/KMK.03/2003 tentang Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
