"Tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 109 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terburu-buru dan prematur," demikian bunyi putusan yang dibacakan hakim tunggal David F.A Porajow di PN Palu, Selasa (7/9).
David FA Parajow menyatakan bahwa inti dari izin pemohon, hanya persoalan lambatnya administrasi, dan terkait penyitaan yang dilakukan termohon adalah tidak sah karena termohon mengajukan izin penyitaan pada pengadilan setelah tiga bulan.
Delita Pakaya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian pada kasus penambangan tanpa izin Sungai Mouti. Delita Pakaya diduga melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 dan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 tanpa memiliki IUP dan mendirikan bangunan 'stone cruiser' dan Aspalt Mixing Plant (AMP) tanpa memiliki izin lingkungan.
Sebelumnya, Muslimin Mamulai selaku kuasa hukum pemohon dalam kesimpulanya menyatakan agar mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. (Baca Juga: Pengusaha Batubara ‘Menang’ Praperadilan Atas Polri)
Muslimin mengatakan tindakan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka, terkait dugaan tindak pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan pasal 109 UU No.32 Tahun 2009 tidak sah dan berdasarkan hukum.
Dia juga menyatakan penetapan tersangka baik yang telah dilakukan dan akan datang tidak sah dan bertentangan dengan hukum. "Apalagi tindakan penyitaan barang milik pemohon tidak sah," tekannya.
Sementara, Iptu Hamka Muhamad selaku kuasa hukum termohon dalam kesimpulanya menyatakan bahwa termohon dalam melakukan penyidikan terhadap pemohon untuk dimintai keteranganya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
















