Disetujui Paripurna DPR, Ini 3 Poin Utama Perubahan UU DKJ
Terbaru

Disetujui Paripurna DPR, Ini 3 Poin Utama Perubahan UU DKJ

RUU memuat 34 DIM yang terdiri dari 32 bersifat tetap, 1 perubahan substansi, dan 1 perubahan redaksional.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

Hukumonline.com

Menteri Dalam Negeri,  Muhammad Tito Karnavian saat memberikan pandangan pemerintah atas pengesahan RUU tentang UU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Foto: RES

Mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri,  Muhammad Tito Karnavian, mengatakan selama ini Jakarta dikenal sebagai Daerah Khusus Ibukota. Selanjutnya akan bertransisi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memperkuat posisinya secara regional dan global. Dalam proses transisi itu ada berbagai konsekuensi hukum yang akan terjadi dan perlu untuk diantisipasi bersama.

“Oleh karena itu, produk hukum untuk memberi kepastian transisi penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah keharusan,” urainya.

Mantan Kapolri itu bersyukur DPR berinisiatif melalui Baleg mengusulkan revisi UU 2/2024. Sebagai upaya menangani kekosongan hukum terhadap transisi penyelenggaraan pemerintahan. Tercatat pembahasan RUU dimulai 11 November 2024 dimana Baleg melaksanakan rapat pleno penyusunan RUU tentang perubahan UU 2/2024. 

Setelah Presiden menerbitkan surat tertanggal 14 November 2024 yang intinya menunjuk Mendagri dan Menteri Hukum mewakili pemerintah, pihaknya langsung bergerak cepat merumuskan DIM. Tito mengapresiasi dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Baleg, panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi DPR, Komite I DPD, dan tim pemerintah karena telah bekerja sangat efektif dan penuh dedikasi. 

“Sehingga dapat menyelesaikan pembahasan terhadap 34 DIM dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama pada 18 November 2024,” paparnya.

Pemerintah dan DPR telah melakukan pembahasan yang konstruktif dan mendalam. Hasilnya, memutuskan 32 DIM bersifat tetap disepakati sesuai usulan DPR RI, 1 DIM bersifat perubahan substansi yaitu penyesuaian terhadap dasar hukum konsideran ‘Mengingat’ untuk menegaskan keterlibatan DPD RI dalam pembahasan RUU dan 1 DIM perubahan redaksional dalam “Penjelasan Umum”. 

Serta menyisipkan 4 Pasal yang dapat memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan dan nomenklatur pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur, anggota DPR daerah pemilihan provinsi DKJ, anggota DPD daerah pemilihan Provinsi DKJ, anggota DPD daerah pemilihan provinsi DKJ, dan anggota DPRD provinsi DKJ.

“Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI, dan DPD RI khususnya Baleg DPR RI dan Komite I DPD RI, seluruh tim panitia kementerian terkait, masyarakat, dan media atas perhatian serta dukungannya, sehingga RUU dapat dibahas dengan lancar,” tutup purnawirawan jenderal polisi itu.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info