Terbitnya UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional menandai babak baru arah pidana di tanah air. Keberadaan KUHP Nasional menjadi bagian dalam membenahi sistem peradilan pidana yang masih terus bergulir. Kalangan organisasi masyarakat sipil aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait sistem peradilan pidana.
Antara lain Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mencatat sedikitnya ada 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang utama dalam membenahi sistem peradilan pidana. Pertama, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Dia mengatakan RUU KUHAP sebagai jantung dalam sistem peradilan pidana. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selama ini dianggap sebagai masterpiece sudah tak dapat dipertahankan lagi. Praktiknya, banyak kasus bermunculan akibat celah pengaturan KUHAP. Misalnya, pengawasan dalam peradilan pidana perlu diperkuat karena kerap ditemukan banyak narapidana tewas di tahanan.
Due process of law menurut Eras begitu biasa disapa, harus diperkuat sehingga mekanisme praduga tak bersalah dan memastikan orang bersalah dalam sistem pidana harus dilakukan secara cermat dan bijaksana. Dibutuhkan aparat penegak hukum yang profesional, tidak tebang pilih dalam menangani kasus, serta tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
“Kami dari kalangan masyarakat sipil telah memberikan masukan RUU dan menyampaikan ke Baleg (badan legislasi,-red) dan badan keahlian DPR,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (7/11/2024).
Baca juga:
- Alasan Aliansi Filantropi Usul RUU Penyelenggaraan Sumbangan Masuk Prolegnas 2025-2029
- Asosiasi Petani Usul RUU Perkelapasawitan Masuk Prolegnas 2025-2029
- Melly Goeslaw Usul Revisi UU Hak Cipta Masuk Prolegnas 2025-2029
Kedua, RUU Narkotika. Eras mengatakan persoalan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain beban kerja hakim terlalu berat. Pasalnya hakim banyak menangani perkara dan kepadatan penjara yang melebihi kapasitas tampung. ICJR mencatat sebanyak 70 persen narapidana di penjara kasusnya berkaitan dengan narkotika.
