Status saat ini RUU Narkotika menjadi RUU carry over atau operan dari DPR periode sebelumnya. Arahnya akan digabung dengan RUU Psikotropika. Salah satu ketentuan yang diusulkan dalam RUU Narkotika adalah pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika. Sementara bandar narkotika tetap menggunakan pendekatan pidana.
Ketiga, Revisi UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Manajer Program ICJR, Iftitahsari, mengatakan posisi advokat dalam peradilan pidana sangat minim. Padahal harus dipastikan keseimbangan antara peran advokat dan aparat penegak hukum dalam peradilan pidana. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah kelembagaan advokat. Selain itu, isu besarnya mengenai standarisasi dan akuntabilitas.
“UU Advokat tidak bisa mengakomodasi kondisi faktual, semangatnya wadah tunggal, tapi faktanya multi bar,” ujarnya.
Sampai saat ini tidak ada standar yang sama antar organisasi advokat seperti ujian profesi advokat, dan lainnya. Tercatat tahun 2023 ada 46 organisasi advokat yang mengajukan sumpah ke pengadilan tinggi. Standar yang berbeda antar organisasi advokat akan berdampak pada pencari keadilan dan masyarakat secara umum.
“Rekomendasi kami adalah single regulator yang mengatur standarisasi organisasi advokat,” usulnya.
Keempat, RUU Penyadapan. Perempuan berhijab biasa disapa Tita itu mengingatkan mandat putusan MK tahun 2010 yakni pembentukan UU khusus Penyadapan. Hal utama yang harus dilakukan adalah melakukan sinkronisasi dengan KUHAP sebagai rujukan utama dalam mengatur upaya paksa.
“Standar penyadapan, siapa yang melakukan penyadapan, untuk pidana apa saja, mekanisme pengawasan, dan lainnya harus satu paket dengan upaya paksa lain,” bebernya.
Kelima, RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah. Manajer Program ICJR lainnya, Ajeng Gandini Kamilah, mengingatkan RUU ini adalah mandat Pasal 613 UU 1/2023. Ketentuan itu mengatur ketika KUHP Nasional berlaku setiap UU dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan Buku Kesatu UU 1/2023.
