"Saya sudah mendengar, tanpa konsultasi dengan penasehat hukum karena saya mendengar dan merasakan tanpa menunda waktu untuk langsung banding. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama saya sidang," kata Nur Alam. Sedangkan penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir.
‘Dipangkas’ Hakim
Putusan majelis hakim tersebut cukup jauh dari tuntutan penuntut umum KPK yang meminta Nur Alam dihukum selama 18 tahun. Selain soal lamanya hukuman, ada beberapa hal lain yang cukup berbeda dalam putusan ini seperti pertimbangan hal memberatkan dalam menjatuhkan putusan.
Selain tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, jaksa juga menganggap perbuatan Nur Alam yang memberi izin tambang kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) telah mengakibatkan kerusakan lingkungan di Blok Malapulu Pulau Kabaena Kabupaten Bombona dan Kabupaten Buton. Ia juga dianggap tidak menyesali dan mengakui perbuatannya.
Perbedaan yang cukup signifikan yaitu mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang menurut penuntut umum sekitar Rp4,3 triliun yang terdiri dari Rp2,7 triliun berupa kerusakan alam dan Rp1,593 triliun hilangnya kekayaan negara berupa nikel ore yang ditambang oleh PT AHB.
Tetapi majelis menganggap kerugian negara hanya sebesar Rp1,593 triliun saja. Sedangkan sisanya dianggap tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan. "Sehingga harus dikeluarkan," kata hakim anggota Joko Subagyo.
Jumlah sebesar Rp1,593 triliun merupakan hasil penambangan nikel ore sebanyak 9.311.847 wmt sebagai akibat kegiatan pertambangan PT AHB. Jumlah tersebut meliputi nikel ore yang telah terjual sebanyak 7.161.090 wmt dan yang belum terjual (persediaan nikel) 2.078.235 wmt. Sehingga nilai kerugian keuangan negara atas hilangnya kekayaan negara berupa nikel ore yang telah terjual sebanyak 7.161.090 wmt atau senilai Rp1,593 triliun.
"(Perbuatan) Terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,596 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara," terang Hakim Joko.
