Penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto meminta majelis hakim menghukum mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Waryono Karno dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Fitroh juga menutut Waryono membayar uang pengganti Rp150 juta.
"Apabila uang pengganti tidak dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama satu tahun," katanya saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/8).
Fitroh menganggap Waryono terbukti melakukan tiga tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dakwaan kedua primair Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor, dan dakwaan ketiga Pasal 12 B UU Tipikor.
Dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Waryono selaku Sekjen ESDM sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengangkat Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Sri Utami sebagai koordinator sejumlah kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian ESDM.
"Dengan dalih penyerapan anggaran selalu rendah dan banyak kegiatan Setjen ESDM yang tidak dibiayai APBN, Waryono meminta para Kepala Biro dan Kepala Pusat mencari dana yang diambilkan dari hasil pengadaan barang/jasa kegiatan-kegiatan di lingkungan Setjen ESDM, dimana pelaksanaannya di bawah koordinator Sri Utami," ujar Fitroh.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain Kegiatan Sosialisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tahun 2012, Kegiatan Sepeda Sehat dalam Rangka Sosialisasi Hemat Energi Tahun 2012, dan Kegiatan Perawatan Gedung Kantor Setjen Kementerian ESDM Tahun 2012. Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, lanjut Fitroh, Waryono menyetujui pemecahan paket kegiatan dari yang semula satu paket menjadi 48 paket.
Begitu pula dengan kegiatan sepeda sehat dan perawatan gedung. Hal itu dilakukan untuk menghindari lelang dan agar pengadaan dapat dilakukan dengan penunjukan langsung. Kemudian, dengan alasan kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh LSM, seperti Kosgoro, Laksi, Road to Campus, Sri Utami tidak melaksanakan pengadaan sebagaimana mestinya. Sri Utami meminta bantuan Poppy Dinianova, Jasni, Teuku Bahagia alias Johan untuk melengkapi administrasi seolah-olah kegiatan dilaksanakan oleh rekanan.
















