“Kasus katastropik didominasi peserta dari pulau Jawa, dan relatif rendah pada wilayah Indonesia bagian Timur,” ujar Asih menjelaskan.
Dari data tersebut, Asih menyimpulkan setidaknya ada 7 capaian dan tantangan yang dihadapi JKN. Pertama, kepesertaan JKN mengalami pertumbuhan di seluruh provinsi. JKN semakin mendekat dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kedua, iuran per kapita mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dalam 5 tahun. Ketiga, rerata besaran satuan klaim stabil, dipengaruhi penetapan tarif CBG oleh Kementerian Kesehatan tidak berubah dalam 5 tahun.
Keempat, angka pertumbuhan akses dan konsumsi terjadi pada semua provinsi termasuk wilayah Indonesia bagian Tengah, dan Timur. Kendati demikian masih ada disparitas akses antar wilayah. Kelima, dominasi penyakit tidak menular terutama penyakit kronis dan berbiaya mahal, sehingga perlu intervensi terhadap pola hidup sehat di masyarakat.
Keenam, meningkatnya angka pulang sehat dan penurunan angka pulang paksa menunjukkan peningkatan mutu pelayanan yang semakin baik. Ketujuh, diperlukan optimalisasi pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengendalikan biaya dan bagaimana menguatkan loyalitas peserta terhadap JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti, mengatakan program JKN menjadi program strategis pemerintah yang memiliki manfat besar bagi masyarakat. Program JKN telah membuka akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kajian terhadap penyelenggaraan JKN terus diperlukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dasar kesehatan.
Menurut Prof Ali, salah satu kajian penyelenggaraan program JKN tertuang dalam Buku Statistik JKN Periode 2015-2019 ini. Dia berharap data-data statistik yang tersaji dalam buku itu dapat menjadi informasi dan fakta-fakta baru yang dapat digunakan pemangku kepentingan demi perbaikan program JKN. “Guna berpartisipasi memberikan rekomendasi perbaikan terkait penyelenggaraan program JKN,” imbuhnya.
Ketua Komite III DPD RI, Prof Sylviana Murni, mengatakan program JKN sudah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Program ini sebagai salah satu bentuk perhatian negara terhadap seluruh rakyat Indonesia dan dapat diakses oleh masyarakat yang ada di daerah terpencil dan perbatasan. Tapi pelaksanaan JKN ini diakui tidak mudah karena banyak tantangan yang dihadapi, seperti kondisi geografis dan ketersediaan tenaga kesehatan yang belum rata di seluruh daerah.
“Kami dari DPD RI menaruh perhatian besar pada direksi BPJS Kesehatan agar fokus meningkatkan kualitas program JKN dan menjaga keberlanjutan program ini,” harapnya.