Sudah 16 tahun UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berlaku. Namun, dalam penerapannya masih terdapat sejumlah persoalan. Untuk itu, diperlukan perubahan agar UU Pemerintahan Aceh nantinya menjadi lebih relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat Aceh saat ini. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) menggagas perubahan terhadap UU Pemerintahan Aceh.
Ketua Komite I DPD Fachrul Razi mengatakan komite yang dipimpinnya bakal mengkaji secara mendalam agar UU Pemerintahan Aceh nantinya on the track dengan perjanjian atau memorandum of understunding Helsinki. Dalam revisi UU Pemerintahan Aceh bakal menegaskan kewenangan Aceh, perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selamanya, serta presentase dana otsus di atas 2 persen.
Dia mengungkapkan persoalan yang ditemui komitenya, antara lain perekonomian masih bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA); munculnya friksi dan konflik para elit Aceh jelang pemilihan kepala daerah. Bahkan, kurang harmonisnya relasi pemerintah daerah Aceh dengan pemerintah pusat, serta kurangnya pelibatan komponen rakyat Aceh dalam pembangunan.
“Hal ini jelas menjadi sedikit berbeda dengan undang-undang otonomi daerah lainnya, UU Pemerintahan Aceh kan bersifat lex specialis,” ujar Fachrur Razi saat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) evaluasi pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh di Gedung DPD, Selasa (18/1/2022) kemarin.
Senator asal Aceh itu melanjutkan pada 2022 tidak adanya rencana pembahasan revisi UU Pemerintahan Aceh secara tripartit dengan DPR dan Pemerintah. Tapi, Komite I DPD memastikan pada 2023 Revisi UU Pemerintahan Aceh dapat dibahas. Karena itu, Komite I DPD sudah mempersiapkan penyusunan draft dan naskah akademik Revisi UU Pemerintahan Aceh tahun ini.
“Persiapan draf revisi UU Pemerintahan Aceh akan dimulai lebih cepat agar saat pembahasan tidak terkesan tergesa-gesa, seperti RUU Cipta Kerja menjadi UU No.11 Tahun 2020, terakhir RUU Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU,” ungkapnya. (Baca Juga: Resmi Disahkan, Begini Substansi UU Ibu Kota Negara)
Wakil Ketua Komite I DPD Filep Wamafma melanjutkan Aceh bisa belajar dari Papua, sehingga kekurangan yang ada bisa disempurnakan dari masing-masing otsus di kedua provinsi tersebut. Revisi UU Pemerintahan Aceh diharapkan mampu menyelesaikan konflik dan menjadi jalan keluar bagi semua pihak.
Antropolog Universitas Negeri Malikussaleh (Unimal) Aceh, Teuku Kemal Fasya berpandangan sebagai historical necessity dan unsur political emergency, UU Pemerintahan Aceh memang harus segera diubah. Dia menyarankan revisi UU Pemerintahan Aceh harus ada upaya sinkronisasi dan adaptasi nomenklatur baru.
“Seperti efisiensi dan efektivitas pelembagaan, memaksimalkan lex specialis Aceh, otsus harus diperpanjang dengan memperjelas formatnya,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Tim Pemantauan Implementasi UU Pemerintahan Aceh, Afrizal Tjoetra menilai tantangan perubahan UU Pemerintahan Aceh terletak pada kepercayaan mulai dalam masa konflik dan pasca konflik. Bahkan, dalam proses pembangunan di Aceh, terdapat 2 UU yang memberikan konstribusi positif bila diselaraskan.
Yakni UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No.37 Tahun 2000 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi UU. Namun dalam praktiknya, kedua UU tersebut tidak selaras dan berjalan masing-masing.
“Menurut kami, andaikan UU itu dilaksanakan secara selaras dan komprehensif akan memberikan dampak positif bagi Aceh,” katanya.
Sementara Tim Penyusun dan Pembahas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Halilul Khairi berpendapat hakikat otonomi daerah sejatinya mengatur daerah berhak mengatur dirinya sesuai kharateristik daerahnya. Dia melanjutkan melalui Surat Nomor 188/22251 Tanggal 24 Desember 2021, perihal perubahan UU 11/2006, Gubernur Aceh hanya meminta perubahan atas dana otsus menjadi 2 persen tanpa batas waktu.
“UU No.2 Tahun 2021 yang disahkan, Papua telah mendapat tambahan dana otsus dari 2 persen menjadi 2,5 persen, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk menolak usulan Pemerintah Aceh, sehingga kerangka waktu akan menjadi bahan pembahasan,” katanya.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof Djohermansyah Djohan berpendapat pemerintah pusat dan Pemda Aceh merevisi UU Pemerintahan Aceh merujuk pada putusan MK, kemajuan teknologi dan informasi, hingga dinamika masyarakat serta prinsip kehati-hatian.
Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri itu menyarankan revisi terhadap UU Pemerintahan Aceh idealnya dibahas pasca Pemilu Serentak 2024 atau adanya pemerintahan baru. Tetapi, tetap terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh selama 16 tahun ini. Tak kalah penting, pemerintah pusat harus lebih serius, konsisten, memfasilitasi, memediasi dan mengawasi jalannya UU Pemerintahan Aceh ini.
