Ketua Bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPN Peradi, Nikolas Simanjuntak, menegaskan bahwa pelanggaran kode etik profesi seharusnya tidak lagi dipandang terpisah dari pelanggaran hukum. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bertajuk "Kode Etik Profesi Peradi untuk Advokat Indonesia dan Eksekusinya".
Nikolas mematahkan paradigma lama yang sering mendikotomikan antara etik dan hukum. Menurutnya, kode etik merupakan derivasi langsung dari amanat undang-undang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
"Ini cara berpikir lama jika menganggap etik bukan hukum. Bagi kita, kode etik itu adalah hukum karena ia merupakan amanat undang-undang," tegas Nikolas di hadapan para peserta PKPA.
Baca Juga:
- Pembukaan PKPA Hukumonline: Berharap Calon Advokat yang Bermoral
- Kabar Gembira! Peserta PKPA Hukumonline Lulus UPA 100 Persen
Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 40 mahkamah kode etik profesi yang aktif di Indonesia, mulai dari profesi dokter, polisi, hingga fungsionaris partai politik. Semuanya memiliki landasan yuridis yang serupa.
Dalam diskusi interaktif tersebut, Nikolas juga membedah konsep 'manusia' dan 'orang' dari sudut pandang yuridis untuk memperjelas sasaran kode etik. Ia menekankan bahwa kode etik ditujukan kepada individu dalam kapasitasnya sebagai 'orang' atau subjek hukum yang memikul hak sekaligus kewajiban.
"Manusia memiliki hak, tetapi tidak selalu memiliki tanggung jawab hukum. Sebaliknya, 'orang' dalam hukum adalah subjek yang memiliki hak sekaligus kewajiban dan tanggung jawab hingga akhir hayatnya," urainya.
















