Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan institusinya telah menerima surat dari pemerintah terkait kajian pemindahan ibukota dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sudah kami terima (surat kajian pemindahan ibukota) dari Sekretariat Negara pada Senin pagi," kata Indra di Jakarta, Senin (26/8/2019) seperti dikutip Antara. Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Ajukan Konsep Rencana Pemindahan Ibukota
Dia mengatakan surat tersebut saat ini sedang dibahas dan akan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (27/8/2019). Menurut dia, dalam Rapat Paripurna itu akan diputuskan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan membahas rencana pemindahan ibu kota tersebut.
"Pemindahan ibukota itu lintas kementerian, sehingga dibentuk Panja, bukan dibahas di satu komisi saja," ujarnya.
Namun Indra menegaskan yang terpenting adalah DPR menunggu naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait pemindahan ibu kota dari pemerintah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan sebagian Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang baru.
"Menyimpulkan ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta pada Senin (26/8/2019).
Dia menjelaskan Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibukota. Pertama, resiko bencana yang minim. Kedua, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, memiliki infrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar.
Tekankan aspek legal
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan pemindahan ibukota harus didukung aspek legalitas. Karena itu, seharusnya sejak perencanaan disampaikan dan dibicarakan dengan DPR RI sebagai wakil rakyat. "Karena keputusan pemindahan ibukota adalah keputusan penting dan strategis nasional. Jangan sepihak eksekutif memutuskan, harus sejak awal melibatkan legislatif dan melibatkan DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR," kata Riza Patria di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Komisi II DPR akan melibatkan elemen masyarakat lain seperti para ahli, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dibahas dan itu merupakan cara berbangsa dan bernegara yang baik. Dia menilai pemerintah harus melibatkan seluruh elemen bangsa dalam setiap keputusan yang penting dan strategis, sehingga tidak boleh sepihak diputuskan pemerintah.
"Dari aspek legalitas sampai saat ini belum terpenuhi, karena harus menggunakan UU, bukan rapat kabinet. UU itu dibentuk pemerintah bersama DPR," ujarnya mengingatkan.
Riza menjelaskan dari sisi kemampuan pembiayaan, pemindahan ibukota membutuhkan dana besar yaitu sekitar Rp500 triliun. Dan yang menjadi pertanyaan apakah dananya ada? Sebab, saat ini Indonesia mengalami defisit anggaran. Menurut dia, kemampuan anggaran Indonesia tidak cukup untuk pemindahan ibukota, sehingga jangan sampai kebijakan itu menggunakan dana APBN karena akan mengganggu proses pembangunan sektor lain.
"Pemindahan ibukota tidak sekedar pembangunan, namun harus memindahkan manusianya, dan itu bukan hanya pegawai ASN di pusat, namun ada istri, anak dan keluarganya. Karena itu yang dibangun bukan hanya kantor dan hotel, tapi sekolah dan rumah sakit," lanjutnya.
“Selain itu, Indonesia masih memiliki masalah krusial yang harus diselesaikan seperti di Papua yang harus menjadi perhatian dan prioritas nasional.”
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan keputusan sepihak pemerintah terkait pemindahan ibukota tanpa mengajak diskusi MPR dan DPR, karena untuk melaksanakan kebijakan itu ada sekitar delapan undang-undang yang harus diubah. "Saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar Presiden Jokowi, sehingga beliau tidak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi dan lazim yang ada tahapannya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, lazimnya perpindahan ibukota itu berbicara tentang perubahan-perubahan berbagai ketentuan lama yang ada, harus dicek levelnya apakah di UUD 1945 atau UU. Menurut dia, kalau UUD 1945 maka harus menarik prosesnya ke MPR RI untuk diadakan Sidang Istimewa dan kalau di UU, maka harus menyelesaikan naskah akademiknya dahulu.
"Lalu melakukan sosialisasi pada tingkat pemerintah, baru bicara dengan DPR yaitu Komisi II DPR yaitu UU itu harus diubah. Karena UU yang harus diubah untuk perpindahan ibukota, lebih dari delapan dalam kajian sementara yang saya temukan," katanya.
Dia mencontohkan dalam sebuah UU, ada yang menyebutkan kedudukan sebuah lembaga ada di ibukota dan ada yang menyebut berkedudukan di Jakarta, sehingga kalau ibukota dipindah maka harus mengubah UU. Karena itu, Fahri juga menyesalkan orang-orang di sekitar Presiden Jokowi tidak memberi masukan yang tepat karena seharusnya pemindahan ibukota diawali dengan membuat UU, membuat kajian, dan naskah akademik dahulu.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR juga mengkritik rencana kebijakan ini karena mereka belum menerima konsep rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke pulau Kalimantan termasuk menyiapkan naskah akademik dan RUU-nya. Anggota Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan kebijakan ini sebaiknya dibicarakan dulu dengan DPR dari berbagai aspek dan dampaknya, sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas RUU-nya.
Menurutnya, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada DPR dan publik karena akan bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. "Sebanyak 70 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibukota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk itu. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," kata dia.
Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan pemindahan ibukota tidak sederhana dan harus melalui kajian yang komprehensif dan holistik, sehingga perlu pembahasan bersama dengan DPR, karena pada akhirnya harus diketok di DPR. “Memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya. Berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?”
“Belum lagi, apakah sarana pendukungnya sudah diperhitungkan, seperti rumah tinggal, rumah sakit, sekolah pada semua tingkatan, pangan, dan bagaimana kemampuan ekonomi pegawai jika harus pulang pergi ke rumahnya di Jakarta dan sekitarnya.” Baca Juga: Pemerintah Harus Bereskan Aspek Hukum Sebelum Pindahkan Ibukota Negara
Senada, Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan yang terpenting pemerintah seharusnya menyodorkan konsep RUU Pemindahan Ibukota terlebih dahulu. Yandri mencontohkan memekarkan sebuah daerah saja mesti diatur melalui UU. Sebab, belum ada usulan resmi pemerintah ke DPR termasuk draf RUU Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Seperti, naskah akademik, alasan pemilihan daerah ibukota, target waktu pemindahan, luas wilayah, infrastruktur, efek sosial, penganggaran. (ANT)
