Terbaru

DPR Bakal Mulai Membahas RUU Ibu Kota Negara

RUU IKN ini memuat 9 bab dengan 34 pasal.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Perwakilan pemerintah menyerahkan Surpres RUU IKN kepada pimpinan DPR, Rabu (29/9/2021). Foto: RFQ
Perwakilan pemerintah menyerahkan Surpres RUU IKN kepada pimpinan DPR, Rabu (29/9/2021). Foto: RFQ

Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bulat inginmewujudkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini terlihat dari Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang bakal menjadi payung hukum perpindahan ibu kota baru tersebut. Pemerintah resmi menyodorkan surat presiden (Surpres) melalui kementerian yang ditunjuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR nantinya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan RUU IKN menjadi terobosan untuk mengatasi berbagai persoalan. Nantinya, IKN di Kaltim tak hanya menjadi kantor pemerintahan, tapi pula menjadi motor kemajuan bagi bangsa Indonesia ke depannya. Pemerintah optimis dengan rencana yang sudah dibangun tersebut.

“Bakal menjadi kota masa depan, kota yang bisa menjadi magnet bagi para talenta hebat dan sekaligus menjadi engine, menjadi motor, menjadi katalis kemajuan Indonesia,” ujar Praktikno usai menyerahkan secara resmi Supres RUU IKN ke DPR di Komplek Parlemen, Rabu (29/9/2021). (Baca Juga: Beragam Hal yang Harus Dipersiapkan dalam Pemindahan Ibukota)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bapennas), Suharso Manoarfa melanjutkan mewujudkan IKN di Kaltim tetap mengedepankan dampak perubahan iklim dan pelestarian ekosistem lingkungan hidup. “IKN dibangun dengan perhitungan cermat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup dan ekosistem kehidupan, sosial, budaya, ekonomi dan tata kelola pemerintahan,” kata dia.

Selain itu, kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) itu, IKN bakal memberi peluang inovasi di banyak sector terutama sektor pertumbuhan perekonomian. Termasuk memfasilitasi beragam budaya yang terdapat di Indonesia. Dalam sektor tata kelola pemerintah, IKN bakal mencerminkan pemerintahan yang efektif dan terbuka dalam pelayanan publik.

Sementara Ketua DPR Puan Maharani mengatakan setelah menerima secara resmi Supres, maka pembahasan RUU IKN bakal dimulai. RUU tersebut terdiri dari 9 bab dan memuat 34 pasal. RUU IKN mengatur soal isi dari IKN, bentuk organisasi, pengeloaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

Dia mengatakan DPR sejalan dengan pemerintah tentang perlunya pemindahan IKN yang sudah direncanakan cukup lama. Namun rencana yang lama sudah direncanakan itu bakal diwujudkan di era Pemerintahan Jokowi. “Apakah pernah ada negara yang memindahkan ibu kotanya? Banyak,” ujarnya.

Tags:

Berita Terkait