DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'
Catatan Awal Tahun 2009

DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'

Kinerja pengadilan umum dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi berada pada tren yang terus memburuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. pengadilan umum dibawah Mahkamah Agung masih menjadi surga bagi koruptor.

Hukumonline News
Hukumonline News
Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Problem di DPR harus mencari kuorum anggota. Apalagi menjelang Pemilu, kawan-kawan fisiknya saja yang ada di Jakarta, tapi hatinya ada di daerah pemilihan masing-masing, ujar Politisi dari PDIP ini.

 

Tren vonis bebas

Masih ada waktu sekitar 12 bulan lagi memang sebelum deadline habis. Namun, 12 bulan tidak ada artinya jika kita cermati cara kerja DPR menggodok undang-undang. Sangat sulit ditebak. Terkadang begitu cepat satu undang-undang rampung, terkadang juga sangat lamban, terutama undang-undang yang sarat kepentingan. Apalagi, jika melihat kalender politik nasional, dimana 2009 semua politisi termasuk yang ada di DPR akan konsentrasi dalam ajang pemilihan umum.

 

Maka dari itu, wajar jika banyak kalangan, khususnya LSM anti korupsi khawatir DPR gagal penuhi deadline. Apabila itu terjadi, eksistensi Pengadilan Tipikor bisa tamat. Dalam kondisi normal, tanpa Pengadilan Tipikor sebenarnya perkara korupsi masih bisa ditangani pengadilan umum. Masalahnya, hingga detik ini, kondisinya tidak normal. Karena itu pula, korupsi disebut sebagai extra ordinary crime. Kredibilitas peradilan umum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat untuk mengadili perkara korupsi.

 

Kinerja Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi berada pada tren yang terus memburuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Pengadilan Umum dibawah Mahkamah Agung masih menjadi ‘surga' bagi koruptor, begitu bunyi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers tentang Refleksi Kinerja Mahkamah Agung tahun 2008 dan Proyeksi 2009.

 

Pernyataan ICW didasari pada data yang menunjukkan bahwa tren vonis bebas di pengadilan umum terus meningkat dari tahun 2005 hingga 2008. Dalam kurun waktu itu, berdasarkan pemantauan ICW terhadap 1421 terdakwa korupsi, 659 divonis bebas, dan 291 divonis rendah (dibawah 2 tahun). Jadi, total 950 terdakwa korupsi telah "diselamatkan" oleh pengadilan umum dan MA. Dengan kata lain 66,85% putusan pengadilan umum, menurut ICW, tidak berkomitmen dengan upaya pemberantasan korupsi.

 

Tren Vonis Bebas di Pengadilan Umum

Tahun

Vonis Bebas

Prosentase

2005

54 dari 243 terdakwa

22,22%

2006

116 dari 361 terdakwa

31,4%

2007

212 dari 373 terdakwa

56,84%

2008

277 dari 444 terdakwa

62,38%

Sumber: Data ICW

 

Data tersebut, menurut ICW, akan semakin menyeramkan jika hingga Desember 2009, UU Pengadilan Tipikor belum juga muncul. Karena, tanpanya tidak akan ada lagi Pengadilan Tipikor. KPK pun harus rela menyalurkan hasil jerih payah mereka ke pengadilan umum. Jika itu benar terjadi, ICW memprediksi akan ada bencana bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Babak penentuannya, ada di tahun 2009. Di Tahun Kerbau ini, menurut ICW, akan menjadi tahun yang sangat rentan dengan pelemahan pemberantasan korupsi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info