DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'
Catatan Awal Tahun 2009

DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'

Kinerja pengadilan umum dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi berada pada tren yang terus memburuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. pengadilan umum dibawah Mahkamah Agung masih menjadi surga bagi koruptor.

Hukumonline News
Hukumonline News
Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Tahun ‘malapetaka' DPR

Pertanyaan, apa kepentingan DPR sehingga layak dicurigai akan menghambat atau bahkan meniadakan upaya membentuk Pengadilan Tipikor yang konstitusional? Jawabannya terpampang jelas sepanjang tahun 2008 yang baru saja kita lewati. Kalangan Dewan yang sebelumnya untouchable, pada tahun 2008 ini, justru menjadi tamu langganan KPK. Baik hanya sebatas saksi maupun tersangka atau terdakwa.

 

Pemandangan seperti itu tidak tampak di era KPK Jilid I. Taufiqurrahman Ruki dkk menuai cibiran masyarakat karena terkesan tidak berani menyentuh gedung parlemen. Padahal, beberapa kasus seperti kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan era Rokhmin Dahuri jelas-jelas menyebut keterlibatan sejumlah anggota Dewan. Alhasil, istilah tebang pilih pun menjadi populer mengiringi kinerja KPK Jilid I, yang oleh sebagian kalangan dinilai lumayan bagus.  

 

Regenerasi KPK dari Jilid I ke Jilid II mengubah keadaan 180 derajat. Dinahkodai Antasari Azhar, KPK mulai menerobos tembok kokoh parlemen. Satu per satu anggota Dewan, sebagian sudah berstatus mantan atau beralih ke jabatan lain, berurusan dengan KPK. Pertama kali dalam sejarah, KPK juga sempat menggeledah ruangan kerja anggota DPR terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

 

Korban pertama KPK dari anggota DPR aktif adalah Saleh Djasit, ketika itu berstatus anggota Komisi VII DPR. Hanya saja, Saleh diciduk KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Riau. KPK mendakwa Saleh terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Setelah Saleh, kalangan anggota Dewan lainnya yang menyusul adalah Al Amin Nur Nasution, Hamka Yandhu, Antony Zeidra Abidin, Sarjan Taher, Bulyan Royan, dan Yusuf Erwin Faisal. Pimpinan KPK mengisyaratkan daftar nama ini masih dimungkinkan bertambah berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan.  

 

Kejadian di tahun 2008 cukup menjadi alasan bagi DPR untuk bersikap anti Pengadilan Tipikor. Dengan kewenangannya sebagai legislator, DPR tentunya memiliki kesempatan menjegal RUU Pengadilan Tipikor. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan khawatir DPR menggunakan dua cara. Pertama, mengulur waktu pembahasan hingga deadline  dari MK terlewati. Atau kedua, merumuskan substansi RUU yang justru melemahkan taji Pengadilan Tipikor, seperti dengan meniadakan hakim adhoc.

 

Cara kedua kemungkinan akan menjadi pilihan favorit DPR. Meski deadline putusan MK tidak dibarengi dengan sanksi, DPR sepertinya akan mematuhi amanat itu. Artinya, 2009 ini akan lahir UU Pengadilan Tipikor yang dinanti. Sesumbar anggota Komisi III Soeripto bisa menjadi kenyataan mengingat kesibukan politisi saat perhelatan pemilu. Hanya saja, karena tergesa-gesa maka jangan berharap banyak pada kualitas substansi RUU nya. Jika demikian kondisinya, maka UU Pengadilan Tipikor akan bernasib sama dengan produk legislasi DPR lainnya. Diuji ke MK, meskipun baru seumur jagung.

 

Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab siapa yang mati terlebih dahulu. Pengadilan Tipikor atau (anggota) DPR?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info