Koalisi Masyarakat untuk Tuntaskan Kasus Penyerbuan ke Lapas Cebonganmeminta pembahasan RUU Peradilan Militer yang dibahas sejak 2009 segera dituntaskan. DPR diminta menginisiasi pembahasan kembali RUU tersebut.
“Agar oknum militer yang melakukan tindak pidana umum dapat diproses di peradilan umum dan penanganan perkara di pengadilan militer jadi transparan,” ujar salah satu anggota koalisi, Poengky Indarti yang juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif Imparsial di DPR, Rabu (3/4).
Berdasarkan catatan hukumonline, Imparsial aktif mendesak agar UU Peradilan Militer segera diperbarui. Peradilan militer selama ini menjadi sarang impunitas. Pengadilan militer mengadili aparat militer baik yang melakukan tindakan kriminal maupun yang melakukan kejahatan militer.
Proses hukum semua anggota militer di Pengadilan Militer tanpa melihat kejahatannya mengakibatkan proses peradilan cenderung melindungi terdakwa, dan menimbulkan impunitas. “Ini menjadi satu benteng kekuatan bagi militer untuk tetap mempertahankan impunitasnya,” ungkap Poengky.
Aktivis Indonesia Police Watch Neta S Panepada kesempatan sama menilaikasus-kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota TNI sudah beberapa kali terjadi. “Tapi proses hukumnya tidak pernah jelas.”
Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menegaskan DPR akan mengambil inisiatif melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer yang terbengkalai jika pemerintah sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkannya.
“Jika pemerintah tidak ada lagi inisiatif untuk melanjutkan pembahasan RUU Peradilan Militer, maka DPR RI akan mengambil alih untuk melanjutkan pembahasannya," kata Pramono Anungpada kesempatan itu.
Wakil ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin pada hari yang sama menyatakan pembahasan RUU yang dilakukan Pansus menyisakan tujuh Daftar Isian Masalah (DIM). Ada tarik menarik yang alot terkait dugaan pidana yang dilakukan oknum TNI diserahkan ke peradilan umum lantaran asas persamaan di mata hukum. “Itu yang alot,” imbuhnya.
Kala itu, urainya Badan Legislasi menyepakati RUU Peradilan Militer tak lagi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Lantaran RUU Peradilan Militer menjadi inisiatif pemerintah, maka DPR bersifat menunggu. Namun terbuka kemungkinan DPR mengambil RUU Peradilan militer menjadi inisiatif DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
“Kalau mau dilakukan perubahan sesuai mekanisme menjadi usulan DPR bisa-bisa saja, kami serahkan ke fraksi apakah disetujui menjadi usulan DPR,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, DPR RI saat ini sedang membahas revisi paket undang-undang hukum yakni revisi UU KUHAPdan KUHP, UU Kejaksaan Agung, dan UU Mahkamah Agung. Jika pembahasan RUU Peradilan Militer dilanjutkan, bisa disinergikan dengan pembasan paket UU Hukum.
Pada kesempatan sama, anggota Komisi I Helmi Fauzi membenarkan pendapat koalisi. Yaitu, terkatung-katungnya pembahasan RUU Peradilan berdampak sulitnya menyeret oknum militer ke peradilan yang objektif dan independen. Akibatnya, pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat TNI, peradilan tidak berjalan berimbang.
Menurutnya, DPR telah berulang kali menanyakan ke pihak Kemenkumham. Sayangnya kerap berkelit. Padahal, kelanjutan pembentukan RUU Peradilan Militer amanat dari UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.
Dengan terbengkalainya kelanjutan pembahasan RUU Militer, menurutnya dimungkinkan DPR akan mengambil dan menjadi pengusul inisiatif DPR terhadap rancangan regulasi tersebut. Selain itu, DPR berharap pihak dari koalisi masyarakat sipil memberikan masukan soal naskah akademik sebagai prasyarat kelanjutan pembahasan RUU Militer.
