Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi meminta kepada Komisi VI DPR RI, yang membidangi perdagangan, untuk mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUU PK).
“Meminta agar Komisi VI DPR mempercepat pembahasan revisi UU tentang Perlindungan Konsumen, sehingga bisa disahkan pada masa sidang 2025,” ujar Tulus dalam keterangannya.
Tulus menyampaikan salah satu isu yang harus diakomodasi dalam perubahan UU Perlindungan Konsumen adalah perlindungan konsumen untuk produk adiktif. Oleh karena itu, Tulus berpandangan bahwa perubahan UU tersebut sangat mendesak untuk melindungi konsumen sebagai pelanggan.
“Selanjutnya, meminta agar konsumen dalam menyampaikan pendapat, keluhan, pengaduannya kepada pelaku usaha agar lebih terstruktur, kronologis, dan disertai bukti sah atau valid,” ujarnya.
Baca juga:
- BK DPR Usul Lembaga Perlindungan Konsumen Diperkuat di Era Digital
- Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen Guna Menjawab Problematika Perlindungan Konsumen
Hal tersebut, kata dia lagi, meliputi konsumen yang me-review suatu produk, barang, dan jasa. Tulus juga menyoroti peran konsumen sebagai pilar terpenting dalam struktur dan sistem ekonomi nasional. Ia menegaskan, peran dan keberadaan konsumen tidak bisa dinegasikan oleh siapa pun.
Tulus meminta agar pemerintah selalu memperhatikan isu perlindungan konsumen dalam setiap kebijakan dan regulasi yang dibuatnya. “Termasuk dalam menentukan kebijakan harga, khususnya untuk komoditas esensial, baik barang maupun jasa,” ujar Tulus pula.
