Pembukaan masa persidangan IV telah dibuka DPR. Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, pada masa persidangan IV ini dewan berencana akan mengadakan rapat bersama pemerintah mengenai laporan realisasi semester I dan prognosis semester II APBN tahun 2013. Pasalnya, ditengarai masih banyak persoalan yang terjadi, sehingga penyerapan APBN 2013 dirasa belum maksimal.
Atas dasar itu, DPR berharap agar pengajuan RAPBNP 2013 oleh pemerintah dapat dipercepat. Menurut Marzuki, hal ini diperlukan lantaran masih terdapatnya keterlambatan penyerapan anggaran di awal tahun dan penumpukan penyerapan di akhir tahun baik di pusat maupun daerah. Persoalan lain yang dilihat dewan adalah masih tingginya beban subsidi di berbagai sektor.
Sehingga menimbulkan konsekuensi yaitu semakin sempitnya ruang gerak fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Seperti pembangunan infrastruktur dan serangkaian program pemberdayaan dan peningkataan kesejahteraan rakyat secara umum.
"Memperhatikan situasi yang berkembang terkait dengan deviasi asumsi makro APBN 2013, maka dimungkinkan pemerintah mengajukan RUU APBN-P 2013 dipercepat. Untuk itu, DPR siap membahas rancangan APBN-P 2013," tutur Marzuki dalam pidato pembukaan masa persidangan IV di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (13/5).
Sebelumnya, terkait rencana pengajuan RAPBN 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana akan melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Salah satu hal yang akan dibahas mengenai rencana pengajuan RAPBN 2013 oleh pemerintah.
Menurut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah seperti dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, dalam RAPBNP 2013 tersebut pemerintah mengajukan realokasi anggaran untuk kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi inti RAPBN 2013. Pertama, penyesuaian asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lifting minyak mentah. Kedua, perubahan dan realokasi mata anggaran tertentu, khususnya untuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM. Ketiga, penghematan sejumlah anggaran kementerian/lembaga.
"Langkah penghematan ini untuk mendukung dana perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur," kata Firmanzah seperti dikutip dalam laman tersebut, Minggu (12/5).
Firmanzah mengatakan, target pemerintah dalam penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp26 triliun. Menurutnya, jika tak ada kebijakan apapun mengenai penyesuaian BBM, beban subsidi energi hingga akhir tahun 2013 ini bisa lebih dari Rp300 triliun. Angka ini diyakini dapat ditekan dengan cara melakukan langkah penghematan dan penyesuaian harga BBM, sehingga beban subsidi energi bisa turun menjadi sekitar Rp198 triliun.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha mengingatkan, kompensasi kenaikan harga BBM jangan diimplementasikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah. Menurutnya, pemberian BLT ini justru akan menuai polemik dan pada akhirnya menghambat tujuan utama untuk menaikkan harga BBM.
"Seharusnya kompensasi dari kenaikan harga BBM jangan berupa BLT, karena sebentar lagi merupakan bulan-bulan menjelang Pemilu 2014," tutur Satya.
Ia mengatakan, keinginan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan pemberian BLT kepada masyarakat miskin, akan mendapatkan berbagai sandungan dalam pembahasannya di DPR. Dampaknya, proses pengambilan keputusan diperkirakan akan memakan waktu cukup panjang.
Seharusnya, lanjut Satya, dana penghematan dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa dimanfaatkan masyarakat miskin. Bahkan bila perlu, dana penghematan BBM bersubsidi bisa menjadikan pembangunan infrastruktur di desa-desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Target DPR
Selain membahas RAPBNP 2013, Marzuki mengatakan, RAPBN 2014 juga menjadi salah satu yang akan dibahas DPR pada masa persidangan IV ini. Bahkan, ia meminta agar anggota dewan menjadikan pembahasan ini sebagai agenda utama. "Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, pembicaraan pendahuluan RAPBN 2014 menjadi agenda utama DPR pada masa sidang IV ini," katanya.
Ia menjelaskan, sebelum membahas RAPBN 2014, dewan akan menyelenggarakan rapat paripurna pada tanggal 20 Mei 2013. Pada rapat paripurna tersebut, rencananya pemerintah akan menyampaikan keterangan tentang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro (PPKF-KEM) sebagai acuan pembahasan RAPBN 2014.
Menurut Marzuki, melalui forum ini pemerintah juga akan menetapkan kebijakan umum dan prioritas anggaran tahun 2014 sebagai acuan dalam penyusunan anggaran setiap kementerian/lembaga.
"Kebijakan APBN yang akan ditetapkan diharapkan dapat memberi ruang gerak kebijakan bagi pemerintahan yang baru yang akan terpilih tahun depan, untuk mengimplementasikan visi, misi dan strategi dalam membangun bangsa," tutur politisi dari Partai Demokrat itu.
Selain itu, lanjut Marzuki, APBN 2014 nantinya dapat memperkokoh stabilitas perekonomian nasional yang kondusif bagi pertumbuhan dan pemerataan keadilan. APBN juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja serta menopang pembangunan.
"Sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional, APBN 2014 nantinya harus lebih berkualitas dan memberikan manfaat secara nyata dan langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
