DPR berencana menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pekan depan. Hal ini diutarakan Ketua Komisi XI Fadel Muhammad di Komplek Parlemen di Jakarta, Senin (23/3). Diketahui, Deputi Gubernur BI yang akan habis masa jabatannya adalah Halim Alamsyah.
Fadel membeberkan sejumlah kriteria yang wajib dimiliki calon Deputi Gubernur BI pengganti Halim. Pertama, calon harus mengerti atau paham terkait masalah moneter yang menjadi tugas dan fungsi dari BI. Berikutnya, calon juga wajib memahami persoalan ekonomi dan keuangan yang menyangkut dengan daerah.
Hal ini diperlukan lantaran tugas dan fungsi moneter BI sangat berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh daerah, seperti naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. “Harga-harga kan naik, kita minta BI ikut mengatur itu bersama tim pengendali inflasi daerah,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menambahkan, selain calon wajib mengerti kondisi moneter, wajib juga menjaga hubungan baik antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, posisi Deputi Gubernur BI yang akan diganti tersebut merupakan ex officio Anggota Dewan Komisioner OJK.
“Kriteria utama dia mengerti tentang situasi kondisi moneter kita, kemudian bisa bekerjasama dengan baik dengan OJK,” kata Misbakhun.
Menurutnya, komunikasi yang baik ini penting agar tidak terjadi ego kelembagaan antara BI dan OJK berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini sesuai dengan diadakannya posisi ex officio BI di OJK yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Modeel ex officio ini pula, lanjut Misbakhun, akan dimasukkan ke dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam RUU ini, rencananya, salah satu Anggota Dewan Komisioner OJK juga menjabat sebagai ex officio di BI.
“Sehingga bisa terjadi sebuah komunikasi yang intensif, saling tukar menukar informasi yang bagus, sehingga BI tahu situasi yang terjadi di OJK dan OJK juga tahu apa yang terjadi di BI,” tutur Misbakhun.
Keberadaan ex officio di kedua lembaga ini, Misbakhun menambahkan, dapat menghidupkan suasana pertukaran informasi secara komprehensif dan menyeluruh. OJK, bisa sesegera mungkin memperoleh informasi yang detil mengenai kondisi makroprudensial. Sebaliknya, BI dapat memeproleh informasi yang lengkap mengenai mikroprudensial.
Bukan hanya itu, pengambilan keputusan di kedua lembaga itu juga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Ia percaya, jika ego kelembagaan ini dikesampingkan oleh kedua lembaga maka, hasilnya akan positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Harapan kita yang terjadi BI dan OJK membangun sebuah sinergisitas kelembagaan, tidak boleh lagi ada ego sektoral karena kepentingan bangsa yang akan dikorbankan,” kata Misbakhun.
Sayangnya, Misbakhun belum bisa memastikan apakah ex officio OJK di BI adalah orang yang sama dengan menjabat ex officio BI di OJK. Hal ini diperlukan pembahasan yang lebih dalam lagi.
“Mungkin nanti kita akan lihat kebutuhannya, karena kita masih akan membahas. Kita lihat kebutuhan idealnya seperti apa apakah orang yang berbeda atau orang yang sama, saya belum bisa berikan prediksinya,” pungkasnya.
Fadel membeberkan sejumlah kriteria yang wajib dimiliki calon Deputi Gubernur BI pengganti Halim. Pertama, calon harus mengerti atau paham terkait masalah moneter yang menjadi tugas dan fungsi dari BI. Berikutnya, calon juga wajib memahami persoalan ekonomi dan keuangan yang menyangkut dengan daerah.
Hal ini diperlukan lantaran tugas dan fungsi moneter BI sangat berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh daerah, seperti naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok. “Harga-harga kan naik, kita minta BI ikut mengatur itu bersama tim pengendali inflasi daerah,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menambahkan, selain calon wajib mengerti kondisi moneter, wajib juga menjaga hubungan baik antara BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, posisi Deputi Gubernur BI yang akan diganti tersebut merupakan ex officio Anggota Dewan Komisioner OJK.
“Kriteria utama dia mengerti tentang situasi kondisi moneter kita, kemudian bisa bekerjasama dengan baik dengan OJK,” kata Misbakhun.
Menurutnya, komunikasi yang baik ini penting agar tidak terjadi ego kelembagaan antara BI dan OJK berkaitan dengan tugas dan fungsi yang diemban. Hal ini sesuai dengan diadakannya posisi ex officio BI di OJK yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
Modeel ex officio ini pula, lanjut Misbakhun, akan dimasukkan ke dalam RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam RUU ini, rencananya, salah satu Anggota Dewan Komisioner OJK juga menjabat sebagai ex officio di BI.
“Sehingga bisa terjadi sebuah komunikasi yang intensif, saling tukar menukar informasi yang bagus, sehingga BI tahu situasi yang terjadi di OJK dan OJK juga tahu apa yang terjadi di BI,” tutur Misbakhun.
Keberadaan ex officio di kedua lembaga ini, Misbakhun menambahkan, dapat menghidupkan suasana pertukaran informasi secara komprehensif dan menyeluruh. OJK, bisa sesegera mungkin memperoleh informasi yang detil mengenai kondisi makroprudensial. Sebaliknya, BI dapat memeproleh informasi yang lengkap mengenai mikroprudensial.
Bukan hanya itu, pengambilan keputusan di kedua lembaga itu juga dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Ia percaya, jika ego kelembagaan ini dikesampingkan oleh kedua lembaga maka, hasilnya akan positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
“Harapan kita yang terjadi BI dan OJK membangun sebuah sinergisitas kelembagaan, tidak boleh lagi ada ego sektoral karena kepentingan bangsa yang akan dikorbankan,” kata Misbakhun.
Sayangnya, Misbakhun belum bisa memastikan apakah ex officio OJK di BI adalah orang yang sama dengan menjabat ex officio BI di OJK. Hal ini diperlukan pembahasan yang lebih dalam lagi.
“Mungkin nanti kita akan lihat kebutuhannya, karena kita masih akan membahas. Kita lihat kebutuhan idealnya seperti apa apakah orang yang berbeda atau orang yang sama, saya belum bisa berikan prediksinya,” pungkasnya.
