Komisi XI DPR melaksanakan uji fit and proper test dua calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Asisten Gubernur BI Perry Warjiyo mendapat pertama menjelaskan visi, misi dan program yang akan diusung jika terpilih menjadi Deputi Gubernur BI. Satu kandidat lain adalah Hendar, Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.
Dalam fit and proper test bersama Komisi XI, Perry Warjiyo menjelaskan enam program kerja utama guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "BI akan fokus membangun visi ke depan pasca pengalihan sebagian wewenang Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Perry di komplek parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/3).
Perry memaparkan, program kerja pertama yang akan dilakukan BI ke depan adalah upaya pengendalian inflasi dan suku bunga rendah. Menurut Perry, inflasi yang terkendali akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisa mensejahterakan masyarakat. Saat ini suku bunga sebesar 5,75 persen dinilai masih konsisten dengan pertumbuhan ekonomi. “Kami juga tengah berupaya agar suku bunga bank turun menjadi single digit, sehingga bisa mendukung usaha mikro, kecil dan menengah," tuturnya.
Program kerja kedua adalah usaha menjaga stabilitas rupiah terhadap mata uang asing dan pendalaman pasar keuangan. Stabilisasi rupiah akan disesuaikan dengan fundamental ekonomi dan kondisi pasar. Selain itu, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diharapkan bisa mendukung stabilisasi rupiah.
Program ketiga, lanjutnya, adalah fokus pada penguatan makro prudensial dan meningkatkan koordinasi dengan OJK. Program kerja ini akan memperhatikan tiga unsur penting yaitu pengawasan terhadap bank berisiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi dan pengembangan pasar, termasuk Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Untuk program keempat, Perry akan memberdayakan sektor riil dan UMKM. Serta melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri agar daerah menyesuaikan dan memperhitungkan asumsi makro ekonomi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Untuk program kelima, Perry berjanji akan mengupayakan koordinasi dengan pemerintah dan memperkuat peran kantor BI di daerah. Program keenam adalah memperkuat organisasi dan sumber daya manusia di BI. “Karena peralihan pengawasan bank ke OJK membawa perubahan mendasar di dalam organisasi serta SDM BI,” ujarnya.
Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo, mengusulkan, agar BI membentuk direktorat khusus penanganan inflasi. Pasalnya, saat ini fungsi makro berada di tangan BI sehingga inflasi menjadi tanggung jawab BI. "Komisi XI juga minta direktorat ini tidak lari-lari dari tanggung jawab," katanya.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Rahmat, juga mempertanyakan strategi BI menyangkut kredit perbankan ke sektor pertanian. Andi meminta Perry menjelaskan detil mekanisme mekanisme TPID yang ditawarkan.
"Mekanisme TPID ini seperti apa, gimana kerja TPID dalam mempengaruhi kebijakan. Selain itu, apa peran BI yang bisa dilakukan dalam penanganan moneter khususnya inflasi," pungkasnya.
