Ada 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2026. Mayoritas RUU prioritas itu masih dalam tahap penyusunan seperti RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Ketenagakerjaan, dan RUU Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan perkembangan pembahasan sejumlah RUU prioritas itu masuk tahap awal dan mengedepankan partisipasi publik. Menurutnya DPR berkomitmen membuat ruang luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam penyusunan RUU tersebut. Pembahasan RUU PPRT, masuk tahap partisipasi publik.
“DPR terus menerima masukan dari berbagai elemen, termasuk serikat pekerja,” katanya kepada awak media, Senin (23/02/2026) lalu.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyebut salah satu pihak yang dilibatkan untuk berdiskusi mengenai RUU PPRT yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Masukan yang diberikan untuk memperkuat substansi perlindungan bagi PRT. Secara singkat RUU PPRT lebih banyak menekankan perlindungan PRT. Mulai 5 Maret nanti partisipasi publik akan terus dilakukan sampai pembahasan selesai.
Baca juga:
- Era Baru Legislasi: DPR dan Kemenkum Bangun Sistem Pembentukan Peraturan Berbasis AI
- Baleg DPR Sebut AILex Hukumonline Bantu Tingkatkan Kualitas Legislasi
Beberapa materi RUU PPRT yang krusial mulai dari hak dan kewajiban pekerja hingga mekanisme perlindungan hukum, sehingga perlu dikaji secara mendalam dan hati-hati dengan melibatkan banyak pihak. RUU Ketenagakerjaan akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Sebab saat ini DPR masuk reses sampai pertengahan Maret 2026. Setelah masa reses dan jeda Lebaran, DPR akan menggelar tahapan partisipasi publik serta membentuk tim bersama federasi-federasi serikat pekerja untuk membahas substansi revisi.
“RUU Ketenagakerjaan akan mulai kita jalankan dengan menggelar partisipasi publik di DPR dan mengadakan pertemuan-pertemuan serta membentuk tim dengan federasi serikat pekerja,” ujarnya.
