Pemagaran laut di wilayah laut di kabupaten Tangerang menuai kritik dari banyak pihak. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, meminta pelakunya ditindak tegas karena laut sebagai kekayaan negara yang dilindungi. Bahkan hukum internasional mengatur laut yang disepakati secara universal oleh semua negara.
Politisi partai Golkar itu menegaskan dengan berbagai peraturan yang ada terkait perlindungan eksistensi kekayaan hayati seperti laut, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas secara hukum.
“Pemagaran laut itu ada aturannya. Laut adalah milik negara, kita punya undang-undang kelautan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terikat dengan UNCLOS 1982, itu semua harus ditaati,” kata Firman kepada awak media, Kamis (16/1/2025) kemarin.
Baca juga:
- Tidak Berizin, Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut di Pesisir Tangerang-Banten
- Melalui Uji Materi, Masyarakat Berhasil Batalkan Perda Tambang Nikel
Pemerintah menurut Firman perlu melakukan tindakan tegas terhadap pagar laut tersebut. Seperti segera menelusuri pelakunya baik perorangan atau badan usaha, dan seret ke meja hijau. Menurutnya bagi siapapun yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemagaran laut, wajib diproses secara hukum.
Firman menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tegas memerintahkan agar mencabut pagar laut tersebut. Pemagaran laut mempersulit kehidupan masyarakat pesisir, utamanya yang bekerja sebagai nelayan. Seluruh lembaga terkait antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan segera menjalankan perintah Presiden Prabowo itu.
“Kami Komisi IV DPR RI akan berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan agar instruksi ini dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” imbuh anggota Badan Legislasi DPR itu.
