Pemagaran laut di wilayah laut di kabupaten Tangerang menuai kritik dari banyak pihak. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, meminta pelakunya ditindak tegas karena laut sebagai kekayaan negara yang dilindungi. Bahkan hukum internasional mengatur laut yang disepakati secara universal oleh semua negara.
Politisi partai Golkar itu menegaskan dengan berbagai peraturan yang ada terkait perlindungan eksistensi kekayaan hayati seperti laut, setiap orang yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas secara hukum.
“Pemagaran laut itu ada aturannya. Laut adalah milik negara, kita punya undang-undang kelautan. Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia terikat dengan UNCLOS 1982, itu semua harus ditaati,” kata Firman kepada awak media, Kamis (16/1/2025) kemarin.
Baca juga:
- Tidak Berizin, Ombudsman Desak KKP Bongkar Pagar Laut di Pesisir Tangerang-Banten
- Melalui Uji Materi, Masyarakat Berhasil Batalkan Perda Tambang Nikel
Pemerintah menurut Firman perlu melakukan tindakan tegas terhadap pagar laut tersebut. Seperti segera menelusuri pelakunya baik perorangan atau badan usaha, dan seret ke meja hijau. Menurutnya bagi siapapun yang tidak memiliki izin dalam melakukan pemagaran laut, wajib diproses secara hukum.
Firman menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tegas memerintahkan agar mencabut pagar laut tersebut. Pemagaran laut mempersulit kehidupan masyarakat pesisir, utamanya yang bekerja sebagai nelayan. Seluruh lembaga terkait antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan segera menjalankan perintah Presiden Prabowo itu.
“Kami Komisi IV DPR RI akan berupaya seoptimal mungkin untuk memastikan agar instruksi ini dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait,” imbuh anggota Badan Legislasi DPR itu.
Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, yakin pemagaran laut ini bagian dari rencana proyek reklamasi. Kalaupun pemerintah mengklaim tidak mengetahui proyek ini, justru patut dicurigai menjadi bagian dari proyek.
“Kami yakin pemagaran ini terkait rencana reklamasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, mengklaim belum mengetahui siapa pemilik pagar laut itu. Perlu dilakukan penelusuran dan diteliti lebih dalam lagi. Selain itu pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar tersebut, tapi menyegelnya dulu. Ketika dipastikan ada pelanggaran baru dikenakan sanksi kepada pelakunya misal administrasi. Penggunaan ruang laut harus mengantongi izin lebih dulu yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
“Kalau tidak ada izin kita akan memberikan peringatan, pasti dicabut,” ujarnya.
Pemagaran tak sekedar di perairan laut kabupaten Tangerang, ditemukan juga di kabupaten Bekasi. KKP mengkonfirmasi bangunan yang diduga sebagai pagar laut di Bekasi itu merupakan kegiatan reklamasi.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, mengatakan pihaknya telah bersurat kepada penanggung jawab kegiatan pada tanggal 19 Desember 2024 usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus (Polsus) Kelautan di lokasi reklamasi.
“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan. Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” ujarnya.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, menjelaskan kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.
“Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono.
