Saleh menilai meskipun aturan dalam PPKM Level 4 tersebut tetap ketat, namun ada beberapa aturan yang dilonggarkan. Misalnya, pelanggan boleh makan di restoran dan rumah makan pinggir jalan dengan jumlah 3 orang dan tidak boleh lebih 20 menit. Sebelumnya, makanan hanya boleh dipesan untuk dibawa pulang," ujarnya.
Dia menilai aturan itu sepintas sangat baik apalagi bisa diterapkan secara ketat. Namun, menurut dia, akan sulit untuk diawasi karena ada banyak restoran dan rumah makan di Jakarta. "Sementara itu aparat Kepolisian dan Satpol PP jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak mungkin mereka mengawasi satu persatu rumah makan yang ada.”
Karena itu dia meminta pemerintah perlu mengimbau para pemilik restoran dan rumah makan untuk memiliki kesadaran untuk menaati pelaksanaan aturan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai tanpa ada kesadaran tersebut, pemerintah pasti akan menemukan kesulitan teknis dalam melakukan pengawasan.
Selain itu, ada banyak klausul lain dari PPKM Level 4, semuanya harus dipublikasikan dan disosialisasikan secara luas dan cepat. Terutama, klausul-klausul baru yang berbeda dengan PPKM darurat. Dia berharap aturan-aturan baru dalam kebijakan PPKM Level 4 bisa efektif, sehingga harus disosialisasikan agar bisa dilaksanakan dengan efektif oleh masyarakat. Menurut dia, penegakan aturan hanya bisa dilakukan jika masyarakat memahami aturan itu secara baik dan utuh.
Dalam konferensi pers virtual mengenai evaluasi dan penerapan PPKM di Jakarta, Minggu (25/7/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali mengatakan kebijakan PPKM Level 4 dan Level 3 berlaku mulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan tiga faktor utama yaitu indikator laju penularan kasus, respons sistem kesehatan yang berdasarkan panduan WHO, dan kondisi sosioekonomi masyarakat. Luhut mengatakan implementasi aturan PPKM Level 4 diterapkan di 95 kabupaten/kota di Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level 3 diterapkan di 33 kabupaten/kota di Jawa-Bali.
Lalu, kebijakan ini dituangkan dalam Inmendagri No.24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali; Inmendagri No.25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan Inmendagri No.26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Tiga Inmendagri itu membagi tingkatan kriteria level situasi penanganan Covid-19 di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, terutama Level 4 dan Level 3. (ANT)
