“Hal ini disebabkan harga energi terbarukan belum kompetitif ketika dibandingkan dengan harga energi fosil, penguasaan teknologi (juga) yang rendah,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Kamis (13/9).
Politisi Partai Golkar itu menilai pentingnya pembangunan berkelanjutan bidang energi terbarukan di dalam negeri, khususnya dalam proses produksi penggunaannya. Hanya saja, penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan mesti melibatkan semua komponen masyarakat. “Energi dan cara kita menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sedapat mungkin terbarukan,” harapnya.
Menyusun RUU
Menanggapi akan pentingnya kebutuhan energi terbarukan, DPR sudah mulai menggagas dan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR Kurtubi. Ditegaskan Kurtubi, Komisi VII DPR, sedang merancang terbitnya RUU tentang Energi Baru Terbarukan ini. Selain sebagai payung hukum, RUU ini nantinya akan mengatur mekanisme pengembangan energi baru terbarukan secara menyeluruh.
Kurtubi yakin melalui pengembangan energi baru terbarukan dapat mempercepat industrialisasi guna menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. DPR, kata Kurtubi, mendukung penuh upaya menggali energi baru terbarukan ini. “Kita punya energi matahari, panas bumi, dan energi angin yang belum dimaksimalkan,” kata dia.
Politisi Partai Nasional Demokrat itu menuturkan Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2016 lalu. Intinya, Indonesia mendukung keinginan negara-negara di dunia dalam persoalan perubahan iklim ini. Dengan cara melalui pengurangan energi-energi kotor dan mendorong energi bersih.
Ia berharap agar energi yang terdapat di dalam negeri dapat dimaksimalkan, termasuk meningkatkan produksinya. Seperti, potensi sumber energi panas bumi yang sedemikian besar yang pengembangannya tidak maksimal. Menurutnya, bila pengelolanya diserahkan ke pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikhawatirkan tidak efektif karena permasalahan dana yang menjadi persoalan.
Meski begitu, Ketua Kaukus Nuklir DPR ini meminta pemerintah mesti serius dalam upaya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang bersih dan menghasilkan. “Karena itu melalui RUU yang sedang kita rancang ini bisa menjadi payung hukum,” harapnya.
Sebelumnya, DPD pun telah merancang RUU yang sama. Sayangnya hingga kini penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan tak juga kunjung rampung. Padahal, sejak Juli 2017, DPD telah menyerap aspirasi ke berbagai daerah. “RUU ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan perkembangan isu global yang semakin mengarah pada persoalan tata kelola sumber daya di masa depan,” kata anggota Komite II Anna Latuconsina beberapa waktu lalu.
