DPR Pantau Langkah Pemerintah Terkait Kondisi Myanmar
Berita

DPR Pantau Langkah Pemerintah Terkait Kondisi Myanmar

Kemenlu diminta melakukan langkah konkrit untuk merealisasikan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Hight Level Meeting.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 4 Menit

Christina mengatakan Komisi I DPR terus memantau kinerja Menlu Retno Marsudi dan pemberitaan-pemberitaan terkait Myanmar. Sejauh ini, dia melihat Menlu Retno sangat aktif melakukan shuttle diplomacy dengan mengunjungi banyak negara, tidak hanya ASEAN tapi dengan Inggris, Australia, China, Jepang dan lainnya.

Politisi Partai Golkar itu berharap delegasi Indonesia dapat memberi terobosan solusi dan pemikiran yang dapat ikut mengatasi masalah terkait krisis politik di Myanmar pada KTT ASEAN yang rencananya akan berlangsung di Jakarta bulan ini.

“Peran Indonesia dalam hal ini sangat kita harapkan agar KTT ini yang rencananya digelar di Jakarta bisa segera terealisasi karena ini memang forum penting yang harus diambil jika kita peduli akan apa yang tengah terjadi (di Myanmar, Red),” kata Christina.

“Bahwa kemungkinan terjadi kebuntuan, semisal Myanmar menolak untuk hadir, namun kita memerlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menerobos kebuntuan dan saya berharap ini bisa menjadi inisiatif Indonesia,” ujar dia.

Di samping itu, menurut Christina, pertemuan itu dapat menjadi wadah menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN. KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang fungsinya membahas, memberi arah kebijakan, dan mengambil keputusan atas isu-isu utama menyangkut realisasi tujuan ASEAN serta hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara ASEAN.

Ia mengatakan 10 negara anggota ASEAN telah tunduk dan menghormati prinsip tidak ikut campur (non-interference) yang menjadi salah satu prinsip dasar perhimpunan. Namun, ASEAN tidak boleh hanya berdiam diri menyaksikan krisis politik dan kemanusiaan yang saat ini terjadi di Myanmar, kata Christina.

Bila KTT itu nantinya dapat terwujud maka hal itu merupakan bukti bahwa ASEAN tidak hanya berdiam diri dalam merespons krisis politik di Myanmar, ujar anggota Komisi I DPR RI itu. “Kita lihat nanti efektivitas pertemuan ini. Tetapi setidaknya, KTT ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN demi meningkatkan daya dorong untuk menyelesaikan konflik yang ada,” kata Christina.

Tags:

Berita Terkait