Pertemuan tertutup antara Komisi Yudisial (KY) dengan pimpinan DPR telah digelar pada Selasa (6/2) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, KY menyodorkan empat nama calon hakim ad hoc hubungan industrial yang bakal ditempatkan di Mahkamah Agung (MA). Keempat nama calon itu yang lulus serangkaian seleksi mulai seleksi administrasi hingga wawancara terbuka.
Juru bicara KY Farid Wajdi mengatakan lembaganya menyerahkan empat calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA ke DPR. Langkah tersebut agar DPR dapat segera menindaklanjuti proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu dihadiri sejumlah komisioner KY yang diterima langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan pimpinan DPR lain.
Farid Wajdi melanjutkan penentuan kelulusan calon hakim ad hoc hubungan indutrial di MA ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama aspek integritas dan kualitas. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu berharap keempat calon hakim ad hoc itu disetujui DPR.
Dia mengakui 4 orang calon hakim ad hoc hubungan industrial di MA yang diusulkan ke DPR ini belum memenuhi kuota yang dibutuhkan MA yakni 8 hakim ad hoc. Sebab, pihaknya tidak ingin memaksakan kuota yang dibutuhkan hanya karena ingin memenuhi target kuota. Hal ini dilakukan KY demi menjaga kualitas dan integritas calon yang diusulkan ke DPR.
“Hanya calon yang layak secara kualitas dan integritas saja yang kita usulkan,” ujar Farid saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Baca Juga:
Pertama Kalinya, KY Rekrut Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA
Alasan KY Hanya Usulkan 5 Calon Hakim Agung dan 2 Hakim Ad Hoc Tipikor
KY Loloskan 13 Calon Hakim Ad Hoc PHI Tingkat MA
Berikut profil singkat keempat calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA. Pertama, Sugeng Santoso. Pria kelahiran 9 Maret 1968 berprofesi sebagai dosen luar biasa. Lulusan magister hukum Universitas Airlangga itu diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Kedua, Erwin. Pria kelahiran 9 Juni 1965 berprofesi sebagai konsultan dan pernah menjadi hakim ad hoc hubungan industrial pada Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Pendidikan terakhir magister ilmu hukum Universitas Batanghari ini diusulkan oleh Apindo. Ketiga, Junaedi. Pria yang berprofesi sebagai advokat itu diusulkan oleh organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Di adalah “jebolan” doktor ilmu hukum dari Universitas Trisakti.
Keempat Yoesoef Moestafa. Pria kelahiran 16 Agustus 1971 itu berprofesi sebagai dosen yang diusulkan oleh organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Pendidikan terakhir magister ilmu hukum di Universitas Surakarta, Solo Jawa Tengah.
Sumber Humas KY
Komisioner KY ini mengaku telah membekali 4 nama calon hakim ad hoc PHI itu agar memiliki kesiapan diri menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Tak hanya itu, KY telah memberi penjelasan dan presentasi mengenai semua rekam jejak keempat calon tersebut kepada DPR.
Hal ini dilakukan agar pihak DPR dapat memperoleh informasi terkait kapabilitas dan integritas masing-masing calon secara utuh. Dia kembali berharap keempat calon tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan memperoleh persetujuan DPR. “Kebijakan ini sebagai upaya KY untuk menghasilkan hakim ad hoc hubungan Industrial di MA yang berkualitas dan berintegritas dalam mewujudkan peradilan yang agung dan bersih,” tegasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo enggan berkomentar soal persetujuan 4 calon hakim ad hoc hubungan industrial yang diusulkan KY. Yang pasti, pihaknya bakal segera memproses keempat calon itu terlebih dahulu di tingkat Badan Musyawarah.
Sementara anggota Komisi III DPR, Arsul Sani mengatakan proses tindak lanjut usulan KY tersebut diproses di tingkat Bamus. Setelah disetujui, bakal diserahterimakan ke Komisi yang melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan yakni Komisi III DPR yang membidangi soal hukum. “Sekarang prosesnya masih di Bamus,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sebelumnya, proses seleksi yang dimulai sejak akhir Agustus 2017 ini berdasarkan surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor: 17/WK.MA.Y/VIII/2017 tertanggal 7 Agustus 2017 tentang Usulan Rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di MA, sebanyak 8 orang. MA tengah membutuhkan 8 hakim ad hoc dengan komposisi 4 orang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia dan 4 orang dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Para calon hakim ad hoc pada MA ini sebelumnya telah menjalani serangkaian tahapan seleksi yakni seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara terbuka. Namun, hasil akhirnya hanya 4 orang yang dinyatakan lulus dan kemudian diajukan ke DPR.
Seperti diketahui, dalam seleksi 2016 lalu, Komisi III DPR pernah menolak usulan KY atas dua nama calon hakim ad hoc hubungan industrial pada MA yakni Juanda Pangaribuan dan Sugeng Santoso. Padahal, mereka telah mengikuti seleksi calon hakim ad hoc di KY dengan menyisihkan para kandidat lainnya. Alasan Komisi III DPR tidak setuju terhadap kedua calon yang merepresentasikan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha itu dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Baca Juga: Dua Calon Hakim Ad Hoc PHI Terganjal di Senayan
