Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPR beberapa waktu lalu oleh BPK menjadi pertanyaan beberapa pihak terutama masyarakat awam. Pasalnya, jika melihat kinerja DPR hingga banyaknya anggota yang terjerat kasus korupsi, wajar jika opini WTP dipertanyakan.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Ucok Sky Khadafi, mengatakan persoalan kinerja DPR memang tidak bisa diaudit oleh BPK. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, auditor Negara itu memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap kinerja DPR. Sayangnya, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja lembaga legislatif tersebut.
“Tidak ada yang mengawasi DPR makanya bisa kebablasan seperti ini,” kata Ucok ketika dihubungi hukumonline, Kamis (19/7).
Menurut Ucok, banyaknya anggota DPR yang terjerat kasus korupsi lebih dikarenakan para wakil rakyat itu tidak bekerja demi masyarakat. Seharusnya partai yang mengusung mereka untuk duduk di DPR dapat mengawasi kinerja masing-masing anggota. Hal ini semakin membuktikan setiap wakil rakyat hanya fokus kepada kepentingan-kepentingan partai.
Ucok berpendapat bahwa DPR sebaiknya diawasi oleh tim independen. Tujuannya, agar kinerja DPR dapat dinilai oleh pihak yang tidak berhubungan langsung dengan DPR. Memang, DPR saat ini memiliki Badan Kehormatan (BK) yang berfungsi sebagai pengawas etika DPR, tetapi bukan kinerja.
“Alangkah baiknya jika BK ditempati oleh pihak-pihak independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi DPR sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana kinerja DPR sebenarnya,” kata Ucok.
Dia mengharapkan adanya perbaikan di dalam tata aturan terkait DPR-MPR. Pertama, UU tentang MPR, DPR dan DPD (MD3) harus diperbaiki dengan menunjuk tim independen untuk mengisi posisi BK yang berasal dari non-partai. Kedua, DPR harus membuka semua informasi kepada masyarakat terutama terkait dokumen-dokumen anggaran. Ketiga, tidak ada sidang yang dilakukan tertutup terutama sidang anggaran agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran.
