Selain pemerintah, Puan mengatakan DPR juga bersama DPR memprioritaskan pembahasan 13 RUU yang sekarang masih dalam tahap pembicaraan tingkat I dan RUU lainnya yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023. Walau dalam setiap pembahasan UU ada dinamika dan perbedaan pandangan, DPR berkomitmen untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan nasional.
“DPR daan pemerintah sepakat kebijakan fiskal 2024 mendatang diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencatat, ketahanan perekonomian Indonesia terjaga di tengah gejolak ekonomi dunia. Indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia menuntukan yang terbaik di Asean dan G20. DPR mengapresiasi kerja pemerintah mengoptimalkan APBN dan terus mendorong pengelolaan APBN untuk ditingkatkan guna percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Rekomendasi dan catatan DPR dalam masa sidang ini akan menjadi acuan pemerintah untuk menyusun nota keuangan dan rancangan APBN 2024 yang akan disampaikan Agustus 2024 nanti. “DPR akan mencermati kedua hal itu untuk diarahkan agar anggaran berbasis kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
