DPR menyetujui pembahasan terhadap 6 RUU untuk dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-30 Masa Sidang V Tahun 2022-2023. Dalam rapat paripurna tersebut sebagai pimpinan rapat, Lodewijk F Paulus, bertanya kepada anggota DPR yang hadir untuk meminta persetujuan perpanjangan pembahasan 6 RUU dalam masa sidang berikutnya.
“Dalam rapat paripurna apakah kita dapat setuju perpanjangan waktu pembahasan terhadap 6 RUU tersebut?,” tanya Lodewijk yang langsung serentak dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang digelar di kompleks gedung MPR/DPR, Kamis (13/07/2023).
Serentak anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna memberikan persetujuan. Perpanjangan pembahasan itu menurut Lodewijk sebagaimana usulan pimpinan Komisi II, III, IV, dan VII DPR pada rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah pada 12 Juli 2023 silam.
6 RUU yang pembahasannya minta dilanjutkan dalam masa sidang selanjutnya yakni RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbaru, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Baca juga:
Di tempat yang sama Ketua DPR Puan Maharani, menyampaikan pidato Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Dalam pidato itu Puan menyebut sejak 16 Mei 2023 DPR melalui alat kelengkapan dewan telah melaksanakan masa sidang untuk menjalankan kedaulatan rakyat melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi.
DPR berkomitmen dan mencermati berabgai agenda pembangunan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan yang didorong DPR antara lain menetapkan UU Kesehatan, RUU perubahan Kedua atas UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai RUU usul inisiatif DPR serta merumuskan kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang berbasis kesejahteraan rakyat.
“UU Kesehatan yang baru diharapkan dapat meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan kedua UU No.6 Tahun 2014 sebagai usul inisiatif DPR diharapkan dapat memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan ekonomi dan memperkuat desa,” ujar Puan.
Selain pemerintah, Puan mengatakan DPR juga bersama DPR memprioritaskan pembahasan 13 RUU yang sekarang masih dalam tahap pembicaraan tingkat I dan RUU lainnya yang masuk program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2023. Walau dalam setiap pembahasan UU ada dinamika dan perbedaan pandangan, DPR berkomitmen untuk berpihak pada kepentingan rakyat dan nasional.
“DPR daan pemerintah sepakat kebijakan fiskal 2024 mendatang diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencatat, ketahanan perekonomian Indonesia terjaga di tengah gejolak ekonomi dunia. Indikator pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia menuntukan yang terbaik di Asean dan G20. DPR mengapresiasi kerja pemerintah mengoptimalkan APBN dan terus mendorong pengelolaan APBN untuk ditingkatkan guna percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Rekomendasi dan catatan DPR dalam masa sidang ini akan menjadi acuan pemerintah untuk menyusun nota keuangan dan rancangan APBN 2024 yang akan disampaikan Agustus 2024 nanti. “DPR akan mencermati kedua hal itu untuk diarahkan agar anggaran berbasis kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
