Atas perbuatannya Makmur disangka Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Bupati tersangka
Selain Makmur, KPK menetapkan Amril Mukminin sebagai tersangka tetapi dalam kasus yang berbeda yaitu dalam kasus penerimaan suap dan gratifikasi terkait proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis. KPK menduga total uang suap atau gratifikasi yang diterima berjumlah Rp5,6 miliar.
Laode menjelaskan dalam proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning bagian dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar. Proyek ini sempat dimenangkan PT CGA, namun sempat ditolak oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis dengan alasan bahwa PT CGA masuk daftar hitam Bank Dunia dan perusahaan itu pun langsung menerima surat pembatalan penyedia barang dan jasa (SPPBJ). "Namun pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek," ujar Laode.
(Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Tersangak Korporasi).
Pada Februari 2016, sebelum menjadi Bupati Bengkalis Amril diduga menerima uang sebanyak Rp2,5 miliar untuk memuluskan anggaran proyek peningkatan jalan Duri-Sei Pakning. Setelah terpilih menjadi Bupati, Amril diduga mengadakan pertemuan dengan PT CGA. "Itu di pertemuan PT CGA tindak lanjut agar AMU (Amril Mukminin) segera menandatangani kontrak, dan AMU menyanggupi untuk membantu," tuturnya.
Selanjutnya, Amril kembali menerima uang setelah terjadi kesepakatan dalam rentan waktu Juni dan Juli 2017. Amril diduga mendapatkan uang sekitar Rp3,1 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura. Penyerahan uang itu diduga bertujuan memuluskan proyek yang akan digarap PT CGA yakni peningkatan jalan Duri-Sei Pakning. KPK memperkirakan total uang yang diterima Amril sebesar Rp5,6 miliar baik sebelum maupun sesudah menjadi Bupati Bengkalis.
Atas perbuatannya Amril disangka Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Ini adalah kali kedua Bupati Bengkalis secara berturut-turut ditetapkan menjadi tersangka setelah Bupati sebelumnya periode 2010-2015 Herliyan Saleh telah berstatus terpidana korupsi yang ditangani Polda Riau dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan belanja hibah di lingkungan Sekda Kab Bengkalis yang sumber dananya berasal dari APBD 2012.
Pada tingkat pengadilan pertama Herliyan divonis 1 tahun 6 bulan, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan penjara, kmudian PT Pekanbaru menjatuhi hukuman selama 3 tahun, dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Hukuman Herliyan menjadi berlipat-lipat pada tingkat kasasi setelah MA memperberat hukumannya menjadi 9 tahun, denda Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang beberapa kali menyebut nama Makmur alias Aan dan Herliyan. Nama Herliyan disebut dalam berkas dakwaan Muhammad Nasir dan Hobby Siregar. "Muhammad Nasir diduga memperkaya diri sebesar Rp2 miliar, Hobby Siregar Rp40,87 miliar, Herliyan Saleh Rp1,3 miliar, H Syarifuddin alias H Katan Rp292 juta, Adi Zulhalmi Rp55 juta," kata penuntut umum dalam surat dakwaannya.
