Sejatinya lingkungan pekerjaan dibedakan atas dua jenis hukum yang berlaku di dalamnya. Yakni hukum heteronom dan hukum otonom. Dalam praktiknya kedua hukum ini tidak boleh bertentangan. Malahan dalam hukum otonom harus mengacu pada hukum heteronom dan memiliki tingkat kualitas yang lebih baik.
Demikian disampaikan praktisi hukum hubungan industrial Juanda Pangaribuan dalam acara workshop Hukumonline, Selasa (25/7/2023). “Tidak ada hubungan kerja tanpa norma di dalamnya, jika tidak ada norma atau tidak ada aturan kita bisa membayangkan hal buruk apa yang terjadi. Untuk itu ditempat kerja ada dua aturan yang berlaku yaitu hukum heteronom dan hukum otonom,” ujarnya.
Dia menerangkan, hukum heteronom adalah peraturan tentang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah hukum tersebut dituangkan dalam bentuk UU, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan sebagainya. Peraturan yang ada dalam hukum heteronom wajib ditaati oleh seluruh pihak terkait.
Hukum heteronom menurut Juanda merupakan pedoman paling mendasar bagi buruh dan pengusaha ketika menjalankan sebuah bisnis. Aturan hukum ini dibuat pemerintah untuk berfungsi sebagai alat ukur untuk menentukan standar ideal dalam sebuah hubungan kerja.
Baca juga:
- Mengantisipasi Dampak Perubahan Aturan Outsourcing UU Cipta Kerja
- Ini Bedanya Outsourcing di UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja
Salah satu hukum hetoronom yang berlaku dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha di antaranya adalah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) No. 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya.
“Kalau kita tidak menguasai hukum heteronom ini, maka akan muncul tantangan saat kita akan menyusun hukum perusahaan,” katanya.
Juanda melanjutkan, hukum heteronom wajib dipahami oleh perusahaan. Setidaknya agar perusahaan mudah untuk menyusun peraturan perusahaan, perjanjian kerja maupun perjanjian kerja bersama. Jika perusahaan tidak memahami hukum heteronom, maka peraturan pemerintah akan bertolak belakang dengan peraturan perusahaan. Ujungnya, tidak sesuai dengan perundang-undangan.
“Kehadiran peraturan yang dibuat pemerintah bagi pengusaha adalah hal yang membantu, karena pengusaha bisa membuat peraturan bagian mana yang wajib diterapkan kepada karyawan dan dapat menolak permintaan berdasarkan UU,” kata dia.
Hakim Adhoc di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada periode 2006-2016 itu melanjutkan, hukum otonom adalah ketentuan tentang perburuhan yang dibuat oleh buruh dan pengusaha. Sumber hukum otonom harus melengkapi hukum perburuhan heteronom yang telah dibuat oleh pihak berwenang.
Nah, bila ternyata kurang atau sama, sumber hukum ini tidak dapat diberlakukan karena dapat menimbulkan tumpang tindih. Sumber hukum otonom dibedakan atas 3 jenis. Yakni, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian kerja. Sebagai hak normatif, hukum heteronom wajib diberikan perusahaan kepada karyawan.
“Karena hukum heteronom tidak cukup memadai untuk digunakan dalam mengelola sumber daya manusia,” imbuhnya.
Menurutnya, standar normatif tidak melulu dimaksudkan agar setiap pelaku hubungan kerja dalam membuat hukum otonom harus selalu sama persis dengan hukum heteronom, kendatipun tak boleh di bawah norma dari hukum yang bersangkutan. Hukum heteronom menjadi standar minimal yang harus dipatuhi dalam membuat hukum otonom.
“Adanya keterbatasan yang diatur dalam hukum heteronom, maka dibutuhkan hukum otonom yang mengatur hubungan kerja berdasarkan kesepakatan pengusaha dengan pekerja,” pungkasnya.
