Belum lama mendapat promosi menjadi Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Cirus Sinaga menerima kenyataan pahit. Jaksa yang ‘berhasil’ memasukkan Antasari Azhar ke penjara itu dicopot dari jabatannya. Cirus tidak sendiri. Kejaksaan Agung juga mencopot Poltak Manullang. Seperti Cirus, Poltak juga bari dipromosikan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku.
Pencopotan Cirus dan Poltak merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan Tim Pengawas Fungsional yang dibentuk Jaksa Agung sejak kasus pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan meledak. Tim dipimpin Sutan Burhanuddin, Inspektur Pidsus pada Jamdatun, itu menilai Cirus dan Poltak bertanggung jawab atas carut marut dakwaan terhadap Gayus, sehingga pegawai Ditjen Pajak itu lolos dari vonis hakim.
Ketika perkara Gayus ditangani, Poltak menjabat sebagai Direktur Prapenuntutan (Dirpratut), sedangkan Cirus adalah ketua tim jaksa peneliti. “Pejabat yang bertanggungjawab adalah Dirpratut saat itu Poltak Manulang dan sekarang Kajati Maluku dan saudara Cirus Sinaga ketua tim jaksa peneliti dan ketua tim penuntut umum yang sekarang menjabat Aspidsus di Kejati Jawa Tengah,” jelas Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Hamzah Tadja di Jakarta, Kamis (08/4).
Sebenarnya ada jaksa lain yang ikut diperiksa dalam perkara Gayus. Bahkan Kejaksaan menggagas kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak sinyalemen jaksa menerima aliran uang dari Gayus. Hamzah mengaku ada beberapa jaksa yang berperan membuat surat dakwaan terhadap Gayus tidak cermat. Tetapi Cirus dan Poltak dianggap paling bertanggung jawab.
Kepada kedua jaksa senior tersebut, jelas Hamzah, akan dikenakan sanksi disiplin kepegawaian. Cirus dan Poltak dianggap menabrak Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, khususnya pasal 2 huruf f, g, dan h, serta pasal 3 ayat (1) huruf a. Keduanya dibebaskan dari jabatan. “Keduanya dibebaskan sementara dari jabatan,” tandas Hamzah.
Berdasarkan hasil eksaminasi, ada ketidakcermatan dalam menangani kasus Gayus mulai prapenuntutan hingga penuntutan di pengadilan. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan ketidakcermatan bisa timbul karena lalai, sengaja atau ada kepentingan. Setelah ditelusuri lebih jauh, kata Hamzah Tadja, jaksa sengaja tidak menindaklanjuti dugaan korupsi terhadap Gayus. Padahal faktanya, polisi menyidik perkara korupsi, selain penggelapan dan pencucian uang. Pasal korupsi hilang di tangan jaksa.
‘Kesalahan’ lain adalah model surat dakwaan. Cirus dan anak buahnya menggunakan dakwaan alternatif, sehingga mempermudah terdakwa lolos. Seharusnya, kata Hamzah, model yang dipakai adalah surat dakwaan kumulatif.
Aliran dana
Meski Cirus dan Poltak dianggap bertanggung jawab, tim pemeriksa Kejaksaan Agung belum menemukan aliran dana dari Gayus dan komplotannya ke oknum jaksa. Menurut Hamzah, pemeriksaan mendalam terus dilakukan seiring penyidikan terhadap Gayus, Haposan Hutagalung, Andi Kosasih dan pengacaranya Lambertus Palang, serta dua penyidik yang telah berstatus tersangka.
Upaya jaksa untuk memeriksa langsung Gayus belum kesampaian karena belum mendapat lampu hijau dari polisi. Polisi beralasan tengah melakukan penyidikan secara intensif. Kejaksaan, kata Jamwas, tak akan menunggu hasil temuan Polri. Karena itu, kedua jaksa dikenakan aturan disiplin kepegawaian.
Meski begitu, sambung Hamzah, kalau Mabes Polri memberikan kesempatan, tim Kejaksaan langsung menyambangi Mabes Polri. Pemeriksaann terhadap Gayus dilakukan tim di Jamwas untuk mengetahui indikasi aliran dana tersebut ke oknum jaksa. Hamzah mewanti-wanti, “Apabila itu terjadi, terbukti menerima duit tentunya kami akan merekomendasikan pada yang berwenang untuk menindaklanjuti tindak pidana tersebut,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto menilai langkah yang baik mencopot kedua pejabat tersebut. Hanya saja Hasril mempunyai pandangan lain. Menurut dia Kejaksaan Agung mesti merubah pola sistem pengawasan. Selain itu, Kejaksaan Agung mesti melakukan perbaikan fungsi penagwasan. “Jangan sampai hanya karena ribut-ribut di masyarakat dia melakukan pengawasan. Coba kalau tidak muncul, seakan-akan mereka kena karena apes atau dorongan masyarakat,” ujarnya kepada hukumonline.
Langkah Kejaksaan Agung mencopot dua pejabat itu dinilai hasril belum cukup. Pasalnya itu tadi, hanya dicopot jabatan struktural. Sementara fungsional sebagai jaksa masih disandang. Dengan begitu, kedua pejabat itu bukan tidak mungkin masih dapat menangani perkara lain. Untuk itu, hasril menghimbau agar Kejaksaan Agung seyogianya melakukan pencopotan fungsional. “Kalau memang ada kesengajaan berarti mereka memang ada kesengajaan untuk melakukan tindak pidana itu. Jangan-jangan ada kasus lain memang dia sengaja seperti kasus Antasari dan Muchdi,” pungkasnya.
