Marcella menyebut sedikitnya ada 3 pertimbangan yang menjadi acuan. Pertama, kasusnya terkait penghormatan terhadap HAM. Kedua, berkaitan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia. Ketiga, berkontribusi memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan (landmark decisions).
Founder & Managing Partner S&P Law Office, Timoty Ezra Simanjuntak. Foto: RES
Sementara, Founder & Managing Partner S&P Law Office, Timoty Ezra Simanjuntak, mengatakan layanan pro bono yang diberikan kantor hukumnya meliputi litigasi dan non litigasi. Layanan itu diberikan antara lain kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki dana terbatas dan binaan kementerian/dinas koperasi dan UKM. Kemudian kalangan mahasiswa, perorangan/karyawan, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan yayasan keagamaan.
Layanan pro bono sebagai upaya mewujudkan advokat sebagai profesi officium nobile. Sekaligus memperbaiki tuduhan yang kerap dialamatkan kepada advokat yakni identik dengan uang dan makelar kasus. “S&P Law Office tahun 2023 menangani 36 kasus secara pro bono dan berkomitmen mempertahankan jumlah penanganan kasus pro bono setiap tahun,” ujarnya.
Timoty mengusulkan pro bono menjadi syarat menjadi advokat. Hal itu selaras dengan profesi advokat sebagai officium nobile. Sekaligus mendorong terwujudnya akses keadilan yang semakin luas. Langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan advokat sebagai profesi yang officium nobile. Antara lain advokat wajib menangani minimal 12 kasus pro bono baik secara litigasi dan non litigasi.
Advokat wajib mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau bergabung dalam LBH dalam jangka waktu tertentu. Sebagai penutup, Timoty mengutip pernyataan ahli hukum Satjipto yang menyebutkan, “Para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyat bahagia”.
