Dua Lembaga Ini Kritisi Isu RUU Cipta Lapangan Kerja
Berita

Dua Lembaga Ini Kritisi Isu RUU Cipta Lapangan Kerja

Mulai perubahan rezim perizinan menjadi standar, pengupahan, pembenahan serikat pekerja. Draft RUU Cipta Lapangan Kerja perlu dikritisi seluruh pemangku kepentingan agar pemerintah mendapat masukan yang terbaik.

Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi: Hol
Ilustrasi: Hol

Hingga kini, banyak pihak yang kesulitan mengakses draft RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Padahal, publik penasaran ingin mengetahui isi RUU tersebut untuk memberi masukan kepada pemerintah. Kesulitan mengakses RUU itu tidak hanya dari kalangan masyarakat sipil, tapi juga lembaga negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM.

 

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menegaskan lembaganya kesulitan mengakses draft RUU Cipta Lapangan Kerja sekalipun telah melayangkan surat secara resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menurutnya, rencana omnibus law ini muncul karena paket kebijakan ekonomi yang pernah dijalankan pemerintahan periode 2014-2019 tidak berbuah hasil sesuai yang diharapkan.

 

Salah satu penyebabnya yakni banyaknya regulasi, sehingga terjadi tumpang tindih peraturan. Melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, pemerintah akan mengganti konsep perizinan menjadi standar. Konsekuensinya akan dibutuhkan banyak profesional yang bersertifikat. Misalnya, untuk izin mendirikan bangunan (IMB), pemohon harus mampu memenuhi standar yang ditentukan untuk mendapat sertifikat.

 

Alih-alih menyederhanakan peroses perizinan, Alamsyah menilai penetapan standar itu malah berpotensi meningkatkan ongkos perizinan. Tidak ada jaminan mekanisme penerapan standar itu dapat menghilangkan moral hazard (resiko moral) karena prosesnya melibatkan profesional.

 

“Biaya makin meningkat dan memunculkan bisnis sertifikasi,” kata Alamsyah dalam diskusi di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (30/1/2020). Baca Juga: Jimly: Omnibus Law Pertama Semestinya RUU Pemindahan Ibukota Negara

 

Menurut Alamsyah, rezim standar membutuhkan pengawasan yang lebih ketat karena sifatnya bukan preventif. Pemerintah perlu memiliki petugas aparat yang cukup untuk mengecek apakah kegiatan usaha yang berjalan sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Tugas pemerintah jika rezim perizinan diganti dengan standar yakni menyiapkan aparat untuk melayani publik yang ingin sesuai atau memenuhi standar dimaksud.

 

“Apakah birokrasi siap melakukan ini? Banyak laporan yang masuk ke Ombudsman paling banyak soal pengawasan yang lemah,” ungkapnya.

 

Pendekatan lain yang bakal diubah omnibus law UU Cilpta Lapangan Kerja menurut Alamsyah yakni pendekatan resiko bisnis. Untuk kegiatan usaha yang beresiko tinggi masih diterapkan mekanisme perizinan; untuk resiko sedang dan rendah hanya perlu memenuhi standar. Misalnya, kegiatan usaha yang tingkat resikonya tinggi harus memenuhi persyaratan amdal. Jika kegiatan usaha itu beresiko sedang atau rendah, hanya perlu mengikuti standar yang ditetapkan.

 

Alamsyah melontarkan beragam pertanyaan, apakah pemerintah sudah mengatur standar amdal di setiap kawasan, sehingga kegiatan usaha bisa mengikuti standar itu? Apakah pemerintah siap memberikan sanksi bagi kegiatan usaha yang tidak sesuai standar? Lalu, apakah pemerintah sudah punya peta daerah yang masuk resiko rendah, sedang, dan tinggi?

 

Dia menekankan peristiwa banjir bandang yang terjadi belum lama ini seperti di Lebak, Banten, menunjukan daerah itu rawan. “Ini persoalannya di pengawasan, bukan regulasinya,” kritiknya.

 

Menurut Alamsyah, draft RUU Cipta Lapangan Kerja perlu dikritisi seluruh pemangku kepentingan agar pemerintah mendapat masukan yang terbaik. “Jangan terburu-buru dalam membahas omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja mengingat regulasi ini menyasar puluhan UU lain yang masih berlaku.”

 

Untuk sektor ketenagakerjaan, Alamsyah menyoroti soal pengupahan yang selama ini belum dapat dituntaskan dengan baik. Norma tentang pembentukan serikat pekerja juga perlu dibenahi agar serikat dapat memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya secara lebih baik.

 

Mengenai penguatan UKM, Alamsyah mengingatkan ada konsep koperasi dan regulasinya harus dibenahi. Dia melihat saat ini koperasi mirip seperti korporasi. Ke depan, koperasi harus diisi oleh orang yang menggunakan sarana produksi, misalnya koperasi petani, harus beranggotakan mayoritas petani.

 

Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menegaskan Indonesia punya sejarah kelam terkait karpet merah investasi di era 1970-1990. Pada periode tersebut buruh merupakan salah satu kelompok masyarakat yang merasakan dampak buruk kebijakan tersebut. Selain kerap mengalami tindakan represif ketika menuntut hak-hak normatifnya, buruh mudah diputus hubungan kerja (PHK) tanpa kompensasi.

 

“Periode itu terjadi kasus penembakan misterius, dan pembentukan Kopkamtib. Ini dalam rangka memberi kemudahan dan keamanan untuk investasi,” ujarnya mengingatkan.

 

Anam menilai pembahasan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja di publik tidak jelas arahnya karena pemerintah belum membuka akses draft RUU sebenarnya. Padahal, RUU ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, jangan hanya melibatkan investor dan pemilik modal. “Masyarakat punya hak dalam pengelolaan negara dan berpartisipasi dalam pemerintahan,” tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info