Dalam praktek, lanjut Jimly, kuasa hukum memang tak identik dengan advokat. Ia mencontohkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sering memberi kuasa kepada anggota Komisi III yang membidangi hukum untuk hadir mewakili DPR. Kalau Presiden, kuasanya adalah menteri. Sedangkan menteri, kuasanya adalah kepala biro hukum instansinya, ujarnya.
Pakai Kartu Lama
Sementara, Presiden KAI Indra Sahnun Lubis menegaskan bahwa kartu Peradi tak dibutuhkan lagi. KAI akan mengeluarkan kartu seperti Peradi yang menjamin advokat di seluruh Indonesia untuk beracara di dalam dan luar pengadilan, tegasnya di pelataran MA. Sebelum kartu itu terbit, lanjutnya, advokat lawas bisa menggunakan izin dari Menteri Kehakiman –sekarang Menteri Hukum dan HAM- atau SK Pengadilan Tinggi. Sebelum Peradi berdiri, dua jenis izin itulah yang digunakan advokat untuk beracara di pengadilan.
Lalu bagaimana dengan advokat muda yang hanya mengandalkan kartu Peradi? Indra punya opsi lain. Masyarakat atau komunitas advokat yang hanya punya kartu Peradi boleh digunakan sebelum terbitnya kartu advokat yang dikeluarkan oleh KAI, ujarnya.
Salah seorang Ketua DPN Peradi Denny Kailimang menjelaskan izin dari Menteri atau SKPT sudah tak bisa digunakan lagi untuk beracara. Ia mengingatkan ada dua persoalan pokok yang telah dilimpahkan menteri kehakiman maupun MA kepada Peradi. Pertama, rekrutmen, pendidikan, dan magang calon advokat. Kedua, Kartu tanda advokat, jelasnya.
Sekretaris Jenderal DPN Peradi Harry Ponto ikut angkat bicara. Ia mengomentari manuver yang dilakukan oleh KAI. Lembaga seperti MA berdasarkan hukum, bukan berdasarkan dengan lobi, ujarnya. Ia pun mengaku tak khawatir bila MA mengakui kartu advokat yang dikeluarkan KAI. MA itu lembaga tertinggi dan kami percaya mereka tahu hukum, tambahnya.
Harry juga menambahkan bahwa sesama organ negara seharusnya saling menghormati satu sama lain. Harry memang percaya diri menyebut Peradi sebagai organ negara. Sebelumnya, Jimly menjelaskan bahwa PERADI merupakan organ negara dalam arti luas. Artinya, menjalankan fungsi negara meski anggaran dan gaji pegawainya bukan berasal dari negara.
Meski begitu, Harry juga tak lupa memberikan tawaran islah. Kalau mau dibenahi, ayo kita benahi bersama profesi kita. Bukan dengan membuat perpecahan-perpecahan, ujarnya. Harry pun tak segan-segan menyebut awal pembangunan PERADI sebagai masa-masa yang indah. Kala itu, akunya, dalam internal PERADI sering terjadi perdebatan-perdebatan yang positif. Misalnya, mengenai Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan ujian advokat, mana yang harus didahulukan. Itu diperdebatkan bagaimana baiknya. Di masa-masa indah itu, pungkasnya sedikit bernostalgia.a
