Ini adalah kali pertama KPK menyeret tersangka kasus korupsi ke pengadilan dengan metode in absentia. Syarif pun mengakui hal itu. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terjadinya polemik ini pihaknya telah berkonsultasi dengan sejumlah pakar hukum sebelum mengambil pilihan tersebut, apalagi proses in absentia dilakukan karena Sjamsul dan istrinya sama sekali tidak bersikap kooperatif dengan tidak menghadiri pemanggilan walaupun telah dipanggil secara patut.
Opsi kedua yaitu mengenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada Sjamsul maupun istrinya serta tindak pidana korporasi. Sebab ada dugaan uang BLBI sebesar Rp4,58 triliun yang dinikmati Sjamsul mengalir ke perusahaannya. Sjamsul diketahui memiliki sejumlah perusahaan seperti Gajah Tunggal yang memiliki beberapa anak usaha salah satunya PT Softex Indonesia yang memproduksi pembalut wanita.
“KPK sangat berharap yang bersangkutan kooperatif karena pilihan KPK banyak bukan hanya TPPU tapi juga tindak pidana korporasi kami lakukan bahkan ada perpres yang berhubungan dengan beneficial ownership perusahaan bisa juga kita terapkan dalam kasus ini. Jadi sekali lagi KPK ingin menyampaikan bahwa pilihan KPK banyak tapi untuk yang pertama ini cukup yang ada sekarang mekanisme Pasal 2 dan 3 (UU Pemberantasan Tipikor) karena itu kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif,” pungkas Syarif.
Juru Bicara Febri Diansyah mengatakan, KPK juga telah memetakan sejumlah aset yang dimiliki Sjamsul baik di Indonesia, Singapura, maupun negara lain. Hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun yang menurut putusan pengadilan pada perkara Syafruddin terbukti dinikmati Sjamsul Nursalim melalui BDNI.
“Asset tracing sudah mulai dilakukan oleh tim sejak kami memproses satu orang pertama sebagai tersangka. Waktu itu SAT (Syafruddin Arsyad Tumenggung) yang kemudian sudah diputus sampai pengadilan tinggi. Tapi tentu kebutuhan untuk melakukan asset tracing yang lebih maksimal, maksimal dalam arti sebaran maupun jumlahnya karena dugaan kerugian negara dan dugaan tersangka diperkaya Rp4,58 triliun itu secara maksimal lebih dilakukan pada proses penyidikan ini,” jelasnya.
Terpisah, kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail menilai, keputusan KPK yang menetapkan Sjamsul dan istri sebagai tersangka dugaan korupsi BLBI adalah hal yang janggal dan tak masuk akal. Ia melihat, bahwa penyidikan KPK itu merupakan pengembangan atas perkara mantan kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang telah divonis 15 tahun penjara karena dianggap telah secara salah menghapuskan hutang petambak Dipasena kepada BDNI pada tahun 2004.
Padahal, menurut Maqdir, baik sebelum maupun sesudah 2004, BPK telah menegaskan dan mengkonfirmasi bahwa Sjamsul Nursalim telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian MSAA yang dibuat oleh Pemerintah dan Sjamsul pada tahun 1998. Menurutnya, penetapan tersangka tersebut bersumber dari Surat Keterangan Lunas (SKL) yang merupakan tindakan administratif dari pimpinan BPPN.
“Selain itu, kalau terjadi kerugian negara akibat penjualan asset Dipasena, dapat dipastikan hal itu terjadi bukan atas persetujuan Bapak dan Ibu Sjamsul Nursalim,” tandasnya.