Dua Partai Besar Siap Tolak Kenaikan Harga BBM
Berita

Dua Partai Besar Siap Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemerintah diminta mencari solusi lain.

Yoz
Bacaan 2 Menit
Dua Partai Besar Siap Tolak Kenaikan Harga BBM
Hukumonline

Dua fraksi besar di DPR, yakni PKS dan PDIP dipastikan menolak usulan pemerintah yang ingin menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Fraksi PKS berpendapat, kenaikan harga BBM patut ditolak karena manajemen fiskal yang diatur pemerintah tidak cermat. Sedangkan PDIP menilai subsidi adalah hak dasar rakyat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945.

Sekjen DPP PKS M Anis Matta mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan cara pemerintah mengalihkan beban anggaran pada masyarakat. Menurutnya, persoalan BBM masih dapat diatasi jika pemerintah telah menyiapkan antisipasi sejak dua tahun lalu. “Karena pemerintah tidak mengantisipasi persoalan ini, sekarang beban ini akan dialihkan ke rakyat,” kata Anis di DPR, Rabu (29/2).

Anis menyarankan agar pemerintah menghentikan berbagai pemborosan, seperti pengeluaran anggaran negara yang bersifat tidak efektif dan efisien. Hal ini, katanya, seperti yang dilakukan parlemen ketika membatalkan rencana pembangun gedung baru. Cara ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk menghindari kenaikan harga BBM.

Anis mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM bukan hal yang tepat untuk saat ini. Dia mengingatkan dampak dari kenaikan harga BBM yang bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Selain inflasi yang semakin tinggi, kenaikan harga BBM sudah dipastikan diikuti dengan kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako). Belum lagi niatan pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) di tahun yang ini.

Kompensasi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dipastikan tidak akan menolong masyarakat miskin karena beban hidup akibat harga sembako naik secara berkelanjutan. “Nilai BLT tidak seberapa, tapi beban hidup sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII dari F-PDIP Dewi Aryani menegaskan subsidi merupakan hak dasar rakyat yang dilindungi konstitusi, yakni UUD 1945. Subsidi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola negara. Oleh sebab itu, jika subsidi terus dikurangi, ini menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal menjaga amanat rakyat.

Dewi mengatakan, data yang diolah dari berbagai sumber menyatakan bahwa kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 kenaikan belanja birokrasi sebesar 20,09 persen dan penurunan subsidi BBM untuk rakyat justru sebesar 53,57 persen. Pada tahun 2005, belanja birokrasi sebesar 39,5 persen, subsidi BBM sebesar 18,7 persen, tahun 2012 belanja birokrasi melonjak menjadi 20,4 persen dan subsidi BBM menurun tajam hanya menjadi 8,7 persen.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info