Dua Partai Besar Siap Tolak Kenaikan Harga BBM
Berita

Dua Partai Besar Siap Tolak Kenaikan Harga BBM

Pemerintah diminta mencari solusi lain.

Yoz
Bacaan 2 Menit

"Sepatutnya kedua kebijakan yang ditawarkan pemerintah harus ditolak. Mengingat telah terjadi liberalisasi kebijakan publik di negeri ini. Pemerintah tidak menghitung dengan cermat efek dan risiko dari kebijakan yang tidak dilahirkan dengan proses yang benar,” tuturnya.

Menurut Dewi, jika harga minyak mentah dunia 80 dolar per barel, harga premium akan berkisar rata-rata Rp4.500 sampai Rp5.000. Jika harga minyak mentah nantinya mencapai 120 dolar per barel, maka premium mencapai harga Rp 6.500 sampai dengan Rp7.000. Jadi, pemerintah hanya akan memberikan besaran subsidi total Rp123,6 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII Effendi MS Simbolon menyatakan hal yang sama. Menurutnya, sebelum pemerintah mengusulkan kenaikan harga atau subsidi tetap BBM bersubsidi harus terlebih dahulu menolak pasal 7 UU APBN 2012. “Kalau tanggal 2 April tidak dilakukan pembatasan BBM, berarti pemerintah melanggar undang-undang. Ada konsekuensinya,” ujarnya.

Effendi juga menyayangkan telah terjadinya sejumlah penyimpangan dalam pemakaian BBM bersubsidi. Dalam rapat kerja dengan PT PLN (Persero) kemarin, perusahaan listrik milik negara itu mengakui pernah membeli BBM bersubsidi dari oknum tertentu. Politisi PDP ini menduga permasalahan BBM bersubsidi bukan disebabkan adanya salah sasaran dalam pendistribusian, tapi sengaja disasarkan.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengusulkan dua opsi terkait pengurangan besaran subsidi penjualan BBM. Pertama, menaikkan harga jual eceran BBM premium dan solar sebesar Rp1.500 per liter. Kedua, pemerintah tetap memberikan subsidi harga eceran BBM premium dan solar dengan maksimal Rp2.000 per liter untuk BBM jenis premium dan solar. Dengan demikian, berapa pun harga minyak mentah dunia, harga eceran BBM tetap disubsidi Rp2.000 per liter.

Di hari yang sama, Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengaku siap melakukan pengawasan terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng menegaskan, pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Kami berjanji akan menjaga agar BBM subsidi tidak lari ke industri atau pihak-pihak lain yang tidak berhak,” tandasnya dalam keterangan pers.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info