Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 214 Regulasi Disederhanakan
Berita

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, 214 Regulasi Disederhanakan

Diklaim 99 persen telah selesai.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: Sgp
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: Sgp
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) telah berjalan dua tahun. Sepanjang itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, telah dilakukan berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah hingga ekspor.

“Daripaket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi,” ujar Darmin sebagaimana dilansir dari laman resmi setkab.go.id.

Selain itu, pemerintah telah membentuk task forse besar yang terdiri dari banyak kementerian/lembaga. Task force ini terdiri dari empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan, Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi,Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.

Ia mengatakan, dari 214 regulasi yang disederhanakan, 99 persen di antaranya telah terbit dan selesai. Dijelaskan oleh Darmin, dari hasil paket kebijakan ekonomi ini, pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. “Sehingga itu akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik kita,” ujarnya. (Baca Juga: Deregulasi Paket Kebijakan Ekonomi Diklaim Rampung 99 Persen)

Selain itu, pemerintah juga melakukan serangkaian kebijakan lainnya. Mulai dari mempercepat perizinan menjadi tiga jam, mengusulkan pengembangan kawasan industri, menetapkan sistem pengupahan, mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), melakukan pembiayaan ekspor/KURBE, mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB), mempersingkat proses insentif fiskal, agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM, dan revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.

“Ini semua tentu saja untuk menjadi pelumas. Sehingga ekonomi kita diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat,” ujar Darmin dalam press briefing ‘2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK’ itu.

Dalam acara tersebut, hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja. Antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Darmin mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK telah mengambil langkah-langkah taktis dan fundamental dalam situasi ekonomi dunia yang melambat untuk mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan melakukan reformasi fiskal yang fokus pada tiga tujuan utama. (Baca Juga: Deregulasi untuk Perbaikan Kemudahan Berusaha)

Reformasi fiskal pertama, lanjut Darmin, adalahpenurunan subsidi besar-besaran pada akhir 2014. Kedua, pengeluaran didorong ke arah pembangunan infrastruktur. Dan yang ketiga pengeluaran negara juga didorong ke arah pendidikan dan kesehatan. “Meski APBN menghadapi kendala dengan perlambatan dunia ini, tetapi kita justru mulai dengan reform di bidang itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sekaligus akan menjawab persoalan ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari gini rasio yang relatif membaik. Selain mengisi kelemahan utama ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mempunyai keuntungan non-tradable goods, tidak perlu dijaja-jajakan kemana-mana untuk menjualnya.
Tags:

Berita Terkait