Nama Priyo Budi Santoso disebut-sebut dalam perkara korupsi pengadaan Al-Qur’an atas nama terdakwa Zulkarnain Djabar dan Dendy Prasetya. Priyo, Wakil Ketua DPR, diduga menerima sejumlah uang atau fee dari proyek itu. Priyo sendiri sudah membantah tegas, dan menyatakan tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus tersebut.
Terseretnya nama Priyo membuat anggota Dewan bereaksi. Politisi PPP, Ahmad Yani, misalnya, meminta dugaan keterlibatan Priyo diusut. “KPK harus usut siapapun yang terlibat korupsi, termasuk pimpinan DPR,” ujar anggota Komisi Hukum DPR Ahmad Yani di gedung Parlemen, Selasa (29/2).
Yani menegaskan, sudah menjadi prinsip semua orang punya kedudukan yang sama di depan hukum. Kalau nama seseorang disebut dalam surat dakwaan, KPK perlu melakukan penelusuran sekalipun nama tersebut menunjuk nama pejabat negara tertentu. Pemberantasan korupsi tdak bole tebang pilih. Apalagi citra DPR menjadi terpuruk antara lain karena keterlibatan sejumlah anggota dalam kasus korupsi
Politisi Partai Golkar Yoris Raweyai menegaskan partai akan mengevaluasi kedudukan Priyosebagai anggota Dewan dan pengurus DPP Partai Golkar. Partai Golkar, kata dia, mendukung pemberantasan korupsi. Termasuk dalam penanganan kasus politisi Golkar, Zulkarnain Djabar. “Hukum adalah panglima, maka kita bentuk KPK untuk memperkuat jajaran yudikatif. Siapa saja tidak kebal hukum kalau dia melakukan korupsi besar kecil masuk ke pengadilan bukan dari partai mana,” ujarnya.
Yoris meminta Zulkarnain dan anaknya, Dendy Prasetya, membuka secara gamblang informasi tentang kasus ini. Termasuk menyebut nama-nama yang terlibat. “Saya kira kita harus mendukung Zulkarnain dan anaknya transparan sepanjang berani bertanggungjawab,” kata anggota Komisi I DPR ini.
Priyo sendiri enggan berkomentar banyak soal penyebutan namanya di persidangan Tipikor. Ia bersikukuh tak tahu menahu persoalan kasus yang merudung koleganya itu. Maklum, Zulkarnain merupakan politisi Partai Golkar yang juga anggota dewan. “Jangan nanya-nanya yang tidak perlu. Saya tidak mau jawab,” ujarnya.
Sebelumnya ia mengatakan bersih dalam kasus tersebut. “Saya clear and clean”. Ia berdalih di DPR bertugas menangani bidang hukum dan keamanan, bukan bidang agama. Meskipun demikian, ia mengaku menghormati hukum. “Saya yakin hukum akan berjalan secara adil, jujur, dan transparan apa adanya. Tidak mengaitkan orang yang tidak perlu dikaitkan karena memang tidak ada kaitannya. Saya menyakini itu,” katanya.