Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa PT KA Properti Manajemen (KAPM) bersama Yoseph Ibrahim, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama, serta Parjono selaku Vice President perusahaan tersebut, telah melakukan tindak pidana korupsi.
“Turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1,125 miliar,” ujar penuntut umum dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9).
Uang suap tersebut diberikan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara, yaitu Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Fadliansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.
Baca Juga:
- KPK Apresiasi Putusan Hakim PN Medan dalam Vonis Kasus Korupsi Jalur KA Sumatera Utara
- Terima Rp12 Miliar Terkait Perkara Korupsi DJKA, Inspektur Perkeretaapian Ditahan KPK
Penuntut umum menjelaskan kronologi perkara tersebut, dimulai dari status PT KAPM sebagai anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, khususnya sektor perkeretaapian.
Pada Desember 2021, PT KAPM selaku Terdakwa, yang diwakili oleh Yoseph selaku Direktur Utama dan Riki Jayaprawira Suwarna selaku Direktur Keuangan, bersama Parjono menemui Harno Trimadi. Pertemuan tersebut bertujuan menagih realisasi penanganan banjir di Lemah Abang dan menjadikan PT KAPM sebagai badan usaha prasarana perkeretaapian.
Dalam pertemuan itu, Harno menyatakan bahwa realisasi penanganan banjir belum dapat diberikan. Namun, ia menjanjikan proyek perbaikan perlintasan di Jawa dan Sumatera yang nantinya akan dialokasikan kepada PT KAPM.
















