Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan pertama subsidair Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
Merugikan Negara
Juga pada dakwaan kedua pertama primair, Dhana didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Atau dakwaan pertama subsidair, diancam pidana seperti Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Karena sebagai ketua tim pemeriksa wajib pajak badan PT Kornet Trans Utama (KTU) tahun 2002, dia bersama Firman selaku supervisor tim pemeriksa dan Salman Maghfiron selaku anggota tim, telah merugikan negara.
Yaitu, pada 2005, tim pemeriksa KPP Pancoran melakukan pemeriksaan khusus pada KTU. Pemeriksaan dilakukan menggunakan data eksternal yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan, catatan berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan.
Menggunakan data eksternal, Dhana memerintahkan Slaman memanggil pengurus KTU guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPn. Padahal, staf akunting KTU Riana Juliarti ketika datang ke KPP Jakarta Pancoran, tak membawa data yang diminta dan baru dibawa seminggu kemudian.
Sekira Desember 2005 hingga Januari 2006, Dhana dan Salman bertemu dengan Dirut KTU, Lee Jung Ho alias Mr Leo dan direktur lain Rudi Agustiana Sitepu dan Riana Juliarti di Coffee Bean TIS Square.
Surat dakwaan menulis pernyataan Salman tim memiliki data eksternal KTU yang berbeda dengan data perusahaan untuk mengajukan SPT (Surat Pajak Terhutang) tahun 2002. Salman mengatakan, petugas pajak dapat menggunakan data yang ada tapi mengacu pada data eksternal. Oleh karena itu, Salman berdalih KPP Jakarta Pancoran akan menerbitkan Surat Ketetapan PPajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2002 berdasarkan data eksternal Rp3 miliar. Tapi, mereka bersedia mengurangi asalkan mendapat Rp1 miliar, tapi pihak KTU belum mau menjawab.
Sekira Mei 2007, KTU bersepkat tak melayani permintaan Dhana dan kawan-kawan. Karena itu, tim pemeriksa mengeluarkan SKPKB, PPN Januari-Desember 2002, KTU harus membayar RP787,540 juta. Lalu, pada April 2006 yang harus dibayar Rp1,468 miliar. Lalu, PPh Badan Tahun Pajak 2002 yang harus dibayar Rp1,468 miliar dann PPh 21 Tahun 2002 Rp89,970 juta.
