Arbitrase merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terjangkau dibandingkan litigasi. Dalam perkembangannya, kebijakan yang diadopsi masing-masing lembaga arbitrase juga mengalami perubahan mengikuti dinamika geopolitik dan ekonomi.
Berdasarkan transformasi praktik komersial nyata di lapangan tersebut, International Chamber of Commerce (ICC) memperbarui kebijakannya melalui The 2026 ICC Rules of Arbitration yang resmi diberlakukan sejak 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi pedoman terbaru pengelolaan kasus yang diterima oleh ICC International Court of Arbitration.
Guna mensosialisasikan perubahan kebijakan tersebut, ICC memperkenalkan The 2026 ICC Rules of Arbitration melalui acara yang diselenggarakan bersama dengan Assegaf Hamzah & Partners (AHP). Forum ini dilaksanakan di Kantor AHP, Jakarta pada Kamis (6/8).
Baca Juga:
- ICC Terbitkan 2026 Rules of Arbitration: Akomodasi Tren Perdagangan Global dan Reformasi Penyelesaian Sengketa
- Relevankah Protokol Arbitrase-Mediasi-Arbitrase Buatan Singapura Diterapkan di Indonesia?
Deputy Director, Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR), South Asia, ICC Dispute Resolution Services, Irene Mira, menambahkan bahwa selain menyesuaikan perkembangan zaman, pembaruan ini juga didorong oleh umpan balik dari klien ICC.
“Revisi di balik ICC Arbitration Rules 2026, kita lakukan ini sebagai respons untuk isu-isu yang diajukan oleh pengguna ICC Arbitration Rules sejauh ini,” ucapnya kepada Hukumonline pada Kamis (6/8).
Berbeda dengan hukum acara di pengadilan, lanskap arbitrase selalu mengalami perubahan mengikuti tren. Oleh karena itu, perubahan ini diinisiasi setelah diskusi dan konsultasi panjang antara ICC, penggunanya, in-house councel, pengacara, arbitrator, dan profesi lainnya yang bergerak di bidang arbitrase.
















