Mengurai Tafsir 'Ketertiban Umum' dalam UU Arbitrase
OPINI

Mengurai Tafsir 'Ketertiban Umum' dalam UU Arbitrase

Diperlukan langkah progresif baik dari aspek regulasi maupun restrukturisasi paradigma peradilan. Salah satunya Mahkamah Agung perlu menerbitkan Perma yang membatasi secara ketat dan limitatif apa saja yang masuk dalam kategori "ketertiban umum".

•Bacaan 5 Menit
NM
Penulis Opini

Di Indonesia, penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki payung hukum yang kuat yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi acuan resmi dalam mengatur sah tidaknya perjanjian, mekanisme sidang, hingga tata cara eksekusi hasil putusan arbitrase. Melalui kebijakan ini, Indonesia menegaskan keseriusannya menghadirkan sistem resolusi konflik yang efisien, responsif, serta memberikan kepastian hukum demi mendukung iklim investasi bagi pelaku usaha baik nasional maupun internasional.

Hukumonline
Hukumonline

Dalam konteks bisnis global, lembaga arbitrase internasional memegang peranan penting sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha lintas negara. Bagi investor asing, efektivitas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di negara tujuan investasi menjadi salah satu indikator utama dalam menilai jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut diperkuat oleh Indonesia yang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam penandatangan New York Convention 1958. 

Melalui ratifikasi ini, putusan arbitrase internasional tidak sekadar menjadi lembaran di atas kertas, melainkan memiliki kekuatan eksekutorial yang sah dan dapat ditegakkan di dalam yurisdiksi hukum Indonesia melalui mekanisme eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keberadaan kepastian eksekusi ini meminimalkan risiko hukum yang kerap dikhawatirkan oleh pelaku usaha global saat menanamkan modalnya.

Namun, jaminan normatif terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan dalam praktik. Alih-alih memberikan jalur yang sepenuhnya mudah bagi penegakan hukum kontrak nasional dan internasional, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase di Indonesia kerap menghadapi kendala berupa penerapan prinsip “Ketertiban Umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Yang mana hal serupa juga terdapat dalam Pasal V ayat 2 (b) New York Convention 1958 bahwa Pengakuan dan Pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak apabila isi atau akibat pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan publik di negara tempat putusan tersebut dimohonkan untuk diakui dan dilaksanakan. 

Konstruksi Norma dan Ketidakpastian Konseptual

Permasalahan mendasar dalam pengaturan ketertiban umum di Indonesia terletak pada tidak adanya definisi konseptual yang jelas dalam Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan tersebut tidak memuat batasan, indikator, maupun parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup “ketertiban umum”.  

Akibatnya, berkembang berbagai penafsiran dalam doktrin maupun praktik peradilan mengenai makna ketertiban umum, terutama dalam menentukan batas antara kepentingan publik dan kepentingan privat dalam sengketa arbitrase. Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapannya karena dianggap mengandung pasal yang multitafsir. Perbedaan penafsiran dapat muncul bergantung pada pihak yang menafsirkan, sehingga ketentuan tersebut kerap dipandang sebagai “pasal karet” akibat rumusannya yang tidak memberikan batasan secara tegas dan jelas. 

Celah Hukum dan "Benteng" Pihak yang Kalah

Ketidakpastian tafsir ini menciptakan celah hukum (loophole) yang masif. Dalam praktik litigasi di Indonesia, klausul ketertiban umum sering disalahgunakan oleh pihak yang kalah sebagai tameng atau alasan pamungkas untuk mengajukan penolakan eksekusi di pengadilan.

ketertiban umumarbitraseputusan arbitrase
Nursanti Mardiyati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info