Party autonomy atau kesepakatan para pihak adalah salah satu dasar utama dari arbitrase. Melalui kesepakatan tersebut, para pihak dapat mengesampingkan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Definisi arbitrase dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) bahkan secara tegas menyebutkan bahwa arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kalimat “para pihak yang bersengketa” ini menarik untuk dilihat lebih lanjut karena banyak ditemukan pemahaman bahwa walaupun telah ada klausula arbitrase tetapi sengketanya tetap dapat diajukan ke pengadilan. Sebab, salah satu pihak yang digugat bukan merupakan pihak di dalam klausula arbitrase. Pihak yang bukan merupakan pihak di dalam klausula arbitrase ini lazim disebut sebagai “non-signatory”.

Tulisan ini akan membahas mengenai pihak non-signatory ini. Pertama, dari segi keberlakuan klausula arbitrase kepada para pihak yang ada di dalam dan di luar klausula. Kedua, teori mengenai non-signatory dan penerapannya dalam putusan internasional dan nasional. Ketiga, akan menyimpulkan bahwa dalam keadaan tertentu suatu non-signatory tetap adalah pihak di dalam suatu proses arbitrase walaupun mereka bukan merupakan pihak langsung di dalam suatu klausula arbitrase. Artinya, sengketanya tidak dapat diajukan ke pengadilan karena tetap merupakan kewenangan arbitrase.
Keberlakuan Klausula Arbitrase Kepada Para Pihak di Dalamnya
Suatu klausula arbitrase, yang menjadi bagian atau terpisah dari suatu perjanjian induk, dianggap sebagai suatu perjanjian yang terpisah dan berdiri sendiri dari perjanjian induknya, ini umum dipahami sebagai asas separability. Asas separability diakui di Pasal 10 UU Arbitrase dan APS. Klausula arbitrase tersebut sejatinya adalah perjanjian, dan karenanya tunduk kepada asas-asas hukum perjanjian, utamanya yang ada di dalam KUHPerdata. Pasal 1340 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian hanya berlaku kepada para pihak yang membuatnya, dengan pengecualian yang ada di dalam Pasal 1317 yaitu terkandung syarat keuntungan kepada pihak ketiga di luar perjanjian. Pasal 1340 ini umumnya dipahami sebagai asas personalitas atau asas privity of contract.
Privity of contract ini tampak tegas ada di pengertian arbitrase di UU Arbitrase dan APS dengan adanya kalimat “yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Kalau kita berhenti di analisa ini, kesimpulan di awal terbantahkan, tidak mungkin ada non-signatory untuk dianggap tunduk atau masuk ke dalam arbitrase. Namun ternyata asas privity of contract ini sudah banyak dipertanyakan, khususnya dalam tulisan-tulisan mengenai common law, mulai dari mempertanyakan consideration yang mungkin saja diberikan oleh pihak ketiga seperti di dalam perkara Williams v Rofey sampai dengan ketidaksesuaian doktrin tersebut dengan kontrak-kontrak modern. Misalnya, kontrak konstruksi yang melibatkan banyak pihak di luar kontrak “induk” (Adams dan Brownsword, 1995). Kontrak-kontrak seperti ini biasanya disebut sebagai multiple link contract atau network contracts (Stone, 2002) atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah perjanjian berantai atau perjanjian yang saling bergantung.
Tentu dalam konteks perjanjian berantai, misalnya perjanjian konstruksi di mana perjanjian induknya melibatkan pemberi kerja dan penerima kerja untuk suatu pekerjaan utama, namun ada rangkaian perjanjian lainnya yang mengikuti dan pemenuhan perjanjian induk tergantung atau berhubungan dengan perjanjian lainnya. Misalnya, perjanjian penyediaan bahan baku antara pihak ketiga dengan penerima kerja atau pemberi kerja, maka wajar apabila keseluruhan sengketa dalam pekerjaan tersebut diselesaikan di dalam satu prosedur yang sama. Prosedur yang sama tersebut misalnya arbitrase yang memang telah disepakati oleh pemberi dan penerima kerja dalam perjanjian induk dan melibatkan semua pihak yang ada di dalam perjanjian induk dan perjanjian yang berhubungan di dalam ekosistem perjanjian berantai tersebut.
Terikatnya Non-Signatory atau Pihak Ketiga Kepada Klausula Arbitrase
Secara praktik permasalahan keikutsertaan non-signatory ke dalam proses arbitrase sudah terjawab. Hal ini dapat dilakukan asalkan ada persyaratan dasar yaitu unsur-unsur kepentingan yang terkait dan/atau persetujuan dari para pihak serta majelis arbitrase, maka dapat diselesaikan melalui berbagai macam metode. Yang paling umum tentunya adalah melalui intervensi pihak ketiga atau konsolidasi perkara (sebagaimana diatur di dalam Pasal 30 UU Arbitrase dan APS) dan melalui permohonan arbitrase yang didasarkan pada banyak kontrak atau multi-contract arbitration (sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI 2025).
Di luar UU Arbitrase dan APS, di dunia arbitrase internasional juga dikenal persidangan paralel (concurrent hearings) dan string arbitration. String arbitration adalah proses arbitrase yang umumnya dilakukan untuk sengketa komoditas pangan, khususnya apabila komoditas tersebut diperjualbelikan melalui banyak pihak. Peraturan Grain and Feed Trade Association (GAFTA) memiliki pengaturan khusus mengenai string arbitration untuk sengketa dengan perjanjian yang ketentuan utamanya serupa, khususnya mengenai komoditas spesifik yang diperjualbelikan, dan proses arbitrase hanya akan diadakan antara penjual dan pembeli terakhir.

















